Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2025 Oleh Pjs Bupati Kukar

Pjs Bupati Kukar Bambang Arwanto, saat ditemui awak media, usai menyampai RAPBD, ruang rapat DPRD Kuara ( Aspirasi Kaltim)

ASPIRASIKALTIM.COM, Kukar – Penjabat Sementara Bupati Kabupaten  Kutai Kartanegara (Pjs Bupati Kukar) Bambang Arwanto menyampaikan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Tahun Anggaran (TA) 2025.

Hal tersebut disampaikan Bambang Arwanto pada saat Rapat Paripurna DPRD Kukar ke-19, penyampaian nota keuangan rancangan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar Tahun Anggaran (TA) 2025, di ruang rapat DPRD Kukar, pada Senin (18/11/2024).

Pjs Bupati Kukar Bambang Arwanto mengungkapkan penyusunan RAPBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tapi juga merupakan hal yang penting untuk pembangunan di Kukar.

“Proses perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara terintegrasi dan konsisten, karena  untuk memastikan pembangunan yang dilakukan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel dan partisipatif,” ucap Bambang Arwanto.

Hal itu dilakukan agar semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Pendapatan Daerah Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2025 di Kabupaten Kutai Kartanegara diperkirakan mencapai total 7,31 triliun rupiah.

Bambang Arwanto menjelaskan, pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah 1,09 triliun rupiah dengan rincian.

Pajak Daerah menyumbang 274,77 miliar rupiah, sementara Retribusi Daerah memberikan tambahan 4,83 miliar rupiah.  Sementara, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah diestimasi mencapai 44,14 miliar rupiah.

Ada juga pos lain dalam PAD yang mencakup berbagai sumber pendapatan tambahan yang mencapai angka 773,91 miliar rupiah.

Kemudian, sumber pendapatan utama lainnya adalah Pendapatan Transfer yang diproyeksikan mencapai 6,21 triliun,” imbuh Bambang Arwanto.

“Transfer pemerintah pusat memberikan kontribusi signifikan sebesar 5,36 triliun rupiah, dan transfer antar pemerintah daerah mencapai 850 miliar rupiah,” jelasnya.

Ia memproyeksikan belanja daerah untuk tahun 2025 mencapai 7,58 triliun rupiah, dengan beberapa pos utama, termasuk belanja operasi yang memakan porsi terbesar dengan nilai 5,59 triliun rupiah.

“Belanja Pegawai menjadi komponen terbesar dalam Belanja Operasi dengan anggaran 2,45 triliun rupiah, disusul oleh Belanja Barang dan Jasa yang memiliki alokasi 2,64 triliun rupiah,” paparnya.

Belanja Subsidi dialokasikan sebesar 283 juta rupiah, dan Belanja Hibah sebesar 51,43 miliar rupiah, belanja bantuan sosial dianggarkan sejumlah 3,51 miliar rupiah.

Selain belanja rutin, terdapat pula Belanja Modal dengan nilai 1,61 triliun rupiah yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pembaharuan infrastruktur serta aset daerah lainnya, untuk situasi yang tidak terduga, dianggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar 50 miliar rupiah.

“Terakhir, Belanja Transfer dicatat sebesar 768 miliar rupiah, yang diperuntukkan bagi transfer keuangan antar instansi pemerintah atau lembaga terkait,” ucapnya.

Dalam penyampaiannya Bambang Arwanto juga mengatakan, surplus dan defisit RAPBD 2025, diperkirakan akan mengalami defisit, namun hal itu dapat diatasi melalui berbagai sumber penerimaan pembiayaan daerah.

Salah satu cara menutupi defisit tersebut adalah dengan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari tahun-tahun sebelumnya yang diproyeksikan mencapai 267,44 miliar rupiah.

“Dengan demikian, Prioritas Pembangunan Dalam RAPBD 2025 ini, terdapat beberapa prioritas utama dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi pilar dasar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi yang pertama.

Kedua, pengembangan infrastruktur yang bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas daerah,” pinta Bambang Arwanto.

Kemudian yang ketiga pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai sektor potensial yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Keempat, peningkatan kesejahteraan sosial yang tidak hanya fokus pada bantuan sosial, tetapi melibatkan pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri.

“Kami berharap dengan berbagai program pembangunan, baik yang telah dan akan dilaksanakan, dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kukar,” pungkasnya. (adv/iam)

Post Views : 162 views