Teks foto : Ilustrasi dapur umum program MBG (istimewa)
ASPIRASIKALTIM.Com, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie menilai bahwa kurangnya keterbukaan informasi terkait proses pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pengelolaan dapur umum yang masih terbatas.
DPRD Kota Samarinda menilai program dari Pemerintah Pusat tentang MBG belum dikelola secara merata. Padahal program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi kepada anak-anak tingkatan sekolah dasar (SD) khususnya, guna tumbuh kembangnya.
Novan menyebutkan transparansi dalam pelaksanaan program yang menjadi prioritas negara tersebut sangat penting, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas dan tidak menjadi pertanyaan lagi.
“Saya pribadi memang tidak mengetahui secara rinci, tetapi hari ini keterbukaan informasi publik itu sangat penting. Jika ada pihak tertentu yang menutup-nutupi, seharusnya ada alasannya yang jelas,” jelasnya.
Ia beranggapan dapur umum yang dikelola MBG pusat saat ini masih menjadi perhatian publik. Terlebih adanya larangan terhadap publikasi dan dokumentasi di lokasi dapur umum.
“Kalau berkaitan dengan dapur umum silakan saja, tapi kalau menyangkut isi makanan dan proses pembagiannya, itu harus menjadi informasi publik. Jangan sampai seolah ada yang ditutupi,” ungkapnya.
Meskipun belum meminta penjelasan langsung tetapi ia menilai bahwa pembagian MBG sepenuhnya dikelola pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya menyediakan lokasi sekolah penerima bantuan saja.
Namun, tentang transparansi publikasi tersebut harapannya akan ada evaluasi dan pembenahan agar masyarakat bisa menikmati makanan dengan nikmat.
“Kami tentu mendukung kritik yang membangun. Pemerintah, apalagi Presiden, pasti mendengar keluhan masyarakat. Semoga ke depan pelaksana bisa lebih terbuka demi kebaikan bersama,” tutupnya. (Adv).
