Pemkab Kukar Dorong RTKD Jadi Instrumen Strategis Atasi Pengangguran dan Kesenjangan SDM

ASPIRASIKALTIM.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menaruh perhatian besar terhadap penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Tahun 2025–2029 sebagai langkah strategis untuk menekan angka pengangguran dan memperkuat arah pembangunan sumber daya manusia (SDM) di daerah.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, saat mewakili Bupati Kukar Edi Damansyah dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan RTKD yang digelar oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Rabu (18/6/2025).

Sunggono mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kukar pada 2023 berada di angka 4,05 persen. Angka ini membaik 0,09 persen dibandingkan 2022 yang tercatat sebesar 4,14 persen. Meski demikian, permasalahan ketenagakerjaan masih menjadi isu utama yang harus ditangani dengan perencanaan matang dan berbasis data.

“RTKD hadir sebagai solusi strategis untuk menghapuskan kebijakan dan program yang tidak tepat sasaran, kita harus memastikan perencanaan ini selaras dengan dokumen besar daerah seperti RPJPD dan RPJMD,” tegasnya.

Dalam sambutannya, Sunggono juga menyoroti kondisi SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kukar yang menurutnya sudah berada dalam tahap tidak ideal.

Ia menyebutkan jumlah ASN Kukar telah menembus angka sekitar 20.000, termasuk hasil rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sementara rasio ideal ASN terhadap penduduk seharusnya hanya sekitar 1,5 persen.

“Ini menjadi perhatian serius, maka kebijakan pengangkatan P3K ke depan akan berbasis evaluasi kinerja tahunan. Siapa yang tidak menunjukkan kinerja baik, tidak akan diperpanjang kontraknya,” tegasnya.

Ia juga mencontohkan bagaimana sektor kesehatan Kukar telah menyusun roadmap kebutuhan tenaga medis hingga 10 tahun ke depan, termasuk dokter spesialis dan fasilitas layanan kesehatan, menurutnya, pendekatan perencanaan semacam ini perlu diterapkan pula di sektor ketenagakerjaan.

“Investasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja tidak bisa dilihat hasilnya hari ini, tapi lima sampai sepuluh tahun ke depan akan sangat menentukan daya saing SDM Kukar,” imbuhnya.

Sunggono berharap penyusunan RTKD tidak menjadi dokumen yang sekadar disimpan, tetapi harus menjadi komitmen bersama untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengajak semua pemangku kepentingan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk bersinergi dalam pelaksanaan RTKD, sehingga benar-benar mampu membentuk wajah tenaga kerja Kukar di masa depan.

“RTKD harus mampu menjawab kebutuhan pasar kerja ke depan, kalau memang yang dibutuhkan adalah tenaga pendamping UMKM, maka program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi harus diarahkan ke sana,” tandasnya. (adv/Am)