DPRD Samarinda Dorong Standarisasi Layanan Rumah Aman Korban Kekerasan

ASPIRASIKALTIM.COM – Keberadaan rumah aman di Samarinda dinilai belum memenuhi standar layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mendesak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) segera menyusun sistem layanan terpadu berbasis pemulihan.

Menurut Puji, rumah aman tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat penampungan darurat. Lebih dari itu, ia harus menjadi ruang pemulihan fisik, psikologis, hingga sosial bagi para penyintas.

“Rumah aman semestinya hadir sebagai titik awal pemulihan, bukan sekadar tempat berlindung,” kata Puji, Senin (26/5/2025).

Ia menekankan perlunya protokol pengamanan yang lebih ketat, termasuk keterlibatan aparat kepolisian dalam sistem penjagaan. Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya jaminan layanan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, dan bantuan hukum yang terintegrasi.

“Kita bicara soal korban yang rentan. Mereka butuh perlindungan total, bukan tambal sulam,” tegasnya.

Komisi IV juga meminta DP2PA melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas rumah aman yang sudah ada. Termasuk memperkuat tenaga pendamping profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan konselor hukum.

Menurut Puji, peningkatan kualitas rumah aman harus masuk dalam prioritas anggaran, seiring dengan komitmen pemerintah kota dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kalau kita serius bicara perlindungan, maka rumah aman harus dibangun dengan pendekatan martabat dan pemulihan,” tutupnya. (adv)