ASPIRASIKALTIM.COM – DPRD Kota Samarinda menggelar pertemuan tertutup bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pada Kamis (19/6/2025) untuk mengklarifikasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dilakukan tanpa koordinasi dengan pihak legislatif.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan penjelasan resmi soal dasar pembentukan tim tersebut.
Satgas itu, kata Novan, dibentuk berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (SE KPK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Pemkot menyampaikan bahwa pembentukan Satgas berpedoman pada SE KPK, untuk memastikan proses PPDB berjalan sesuai aturan, transparan, dan bebas dari praktik curang,” ujar Novan, Jumat (20/6/2025).
Satgas ini akan ditempatkan di setiap sekolah di Samarinda, dengan tugas utama memantau dan memastikan mekanisme penerimaan siswa dilakukan sesuai prosedur.
Namun, DPRD menyoroti kurangnya komunikasi awal dalam penyusunannya, karena tidak ada pelibatan pihak legislatif sejak awal.Meski demikian, Novan menyebut Pemkot telah membuka ruang bagi keterlibatan DPRD dalam pengawasan, baik dengan bergabung di Satgas atau membentuk tim pengawasan independen.
“Fungsi dasar DPRD adalah pengawasan. Tinggal bagaimana sikap dari pimpinan dan fraksi-fraksi, apakah bergabung atau menjalankan fungsi kontrol secara terpisah,” jelasnya.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap PPDB harus diperkuat mengingat tingginya potensi penyimpangan dalam sistem zonasi dan seleksi siswa.
“Kami akan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang, baik oleh oknum sekolah maupun pihak lain,” tegas Novan. (Adv)
