ASPIRASIKALTIM.COM – Krisis distribusi gas LPG 3 kilogram yang kembali melanda Samarinda memunculkan dugaan lemahnya pengawasan dalam tata kelola subsidi energi di tingkat daerah.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, mendorong Pemerintah Kota segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi persoalan ini secara terstruktur.
Adnan menilai, kelangkaan LPG bersubsidi bukan sekadar soal pasokan, tetapi cerminan dari absennya sistem pengawasan yang memadai di lapangan.
Ia menyebut, pembentukan tim pengawas yang melibatkan lintas sektor mutlak diperlukan agar distribusi gas tepat sasaran.
“Kita butuh satgas seperti yang dilakukan pada penerimaan siswa baru. Kenapa urusan pendidikan bisa diawasi, tapi kebutuhan energi pokok masyarakat kecil justru tidak?” ujarnya, Jumat (20/6/2025).
Menurutnya, penyaluran LPG subsidi terlalu sering dibiarkan tanpa kontrol yang jelas, sehingga membuka celah penyimpangan dan permainan harga.
Di berbagai titik, gas melon dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), bahkan sulit ditemukan.
“Kelangkaan ini bukan sekali dua kali. Ini harusnya jadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi pola distribusi dan siapa yang sebenarnya mengendalikan alurnya,” tegasnya.
Adnan juga meminta agar Pertamina dimintai keterangan, karena distribusi utama ada di bawah kewenangan mereka.
Ia mendesak adanya audit distribusi untuk mengetahui di mana titik kebocoran yang menyebabkan LPG sulit diakses masyarakat.
“Kalau ada permainan atau pelanggaran di lapangan, harus segera ditindak. Ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak,” tambahnya.
DPRD mendorong agar pemerintah bertindak cepat membentuk tim pengawasan terpadu, yang bisa bergerak di lapangan sekaligus mengawasi agen-agen penyalur.
Tanpa pengawasan, lanjut Adnan, skema subsidi energi akan terus menjadi masalah tahunan yang tak kunjung tuntas. (Adv)
