ASPIRASIKALTIM.COM – Ketimpangan pembangunan fasilitas pendidikan di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai akses terhadap sekolah negeri tingkat SMP belum merata di seluruh wilayah kota, khususnya di Samarinda Seberang.
Ia mencontohkan, di Daerah Pemilihan (Dapil) II Samarinda Seberang, hanya tersedia satu SMP negeri, yakni SMPN 3.
Kondisi ini menyebabkan siswa yang tinggal di kawasan tersebut harus mencari alternatif sekolah hingga ke luar wilayah, seperti ke Palaran atau Loa Janan Ilir.
“Jika kuota di SMPN 3 penuh, maka para murid harus mencari di Palaran atau Loa Janan Ilir. Ini menunjukkan betapa timpangnya distribusi sekolah negeri,” kata Novan, Selasa (24/6/2025).
Ketimpangan tersebut, menurutnya, tidak hanya terjadi di Dapil II. Wilayah lain seperti Dapil V juga mengalami persoalan serupa, di mana jumlah fasilitas pendidikan tidak sebanding dengan jumlah penduduk usia sekolah.
Novan menegaskan, pembangunan sekolah negeri di kawasan tersebut bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak.
Ketidakmerataan ini telah menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dan mengganggu prinsip zonasi yang idealnya memudahkan siswa bersekolah di lingkungan terdekat.
“Ini bukan hanya soal bangunan sekolah, tapi soal keadilan dalam mendapatkan layanan pendidikan,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Samarinda yang telah memberikan sinyal positif untuk membangun sekolah baru.
Ia menyebut, Wali Kota telah meninjau langsung kondisi di lapangan dan menyatakan wilayah tersebut layak untuk pengembangan unit sekolah baru.
“Sudah dilakukan penilaian dan hasilnya memungkinkan untuk dibangun sekolah baru. Tinggal eksekusinya saja,” ujarnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD akan terus mendorong percepatan pembangunan sarana pendidikan di wilayah yang selama ini terpinggirkan.
“Tahun depan kami harap sudah mulai direalisasikan. DPRD siap mengawal agar akses pendidikan merata di seluruh Samarinda,” tutupnya. (Adv)
