DPRD Samarinda Nilai Ketimpangan Distribusi Gas Subsidi Rugikan Rakyat Kecil

ASPIRASIKALTIM.COM – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, menilai distribusi gas elpiji 3 kilogram (Kg) di Kota Tepian telah melenceng dari prinsip keadilan sosial.

Pasalnya, gas bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat miskin justru banyak dipakai kalangan mampu.

Ia mengungkapkan, harga elpiji melon di lapangan kini melonjak hingga Rp40 ribu per tabung.

Kondisi ini bukan hanya menyulitkan masyarakat kecil, tapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan distribusi yang tidak tepat sasaran.

“Gas subsidi itu hak rakyat kecil. Kalau yang mampu ikut pakai, berarti ada yang salah dalam sistem distribusinya,” kata Adnan, Rabu (25/6/2025).

Ia menyoroti minimnya mekanisme pengawasan dari pemerintah maupun agen distribusi.

Tanpa kontrol ketat, elpiji subsidi rawan disalahgunakan dan tak jarang menimbulkan kelangkaan.

“Jangan sampai negara niatnya bantu rakyat, tapi pelaksanaannya justru menyengsarakan. Ini bentuk ketimpangan yang harus dihentikan,” tegasnya.

Adnan mendorong agar Pemkot Samarinda membentuk tim pengawas khusus serta menyusun kriteria yang jelas mengenai siapa saja penerima elpiji subsidi.

Ia juga mendesak agar pemerintah tak segan menindak distributor yang bermain curang.

“Kalau ditemukan pelanggaran, izinnya cabut saja. Kita perlu sikap tegas agar keadilan bisa ditegakkan,” lanjutnya.

Lebih dari sekadar persoalan harga, Adnan menekankan bahwa elpiji subsidi menyangkut hajat hidup orang banyak.

Karena itu, keadilan dalam penyalurannya harus dijaga agar tidak melukai rasa kepercayaan publik terhadap kebijakan sosial pemerintah.

“Gas melon ini simbol bantuan negara bagi yang tidak mampu. Kalau penyalurannya amburadul, makna sosialnya hilang,” pungkasnya. (Adv)