ASPIRASIKALTIM.COM – Kebijakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda menuai kritik dari DPRD setempat.
Sorotan datang dari Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Lonteng, yang menilai sistem rekrutmen saat ini belum sepenuhnya berpihak pada tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.
Menurut Ronald, banyak pegawai honorer yang telah bekerja puluhan tahun justru gagal dalam seleksi PPPK.
Ia menyebut, hal ini disebabkan karena mekanisme tes yang hanya mengandalkan nilai akademis, tanpa mempertimbangkan masa pengabdian maupun loyalitas.
“Yang kami sayangkan, honorer yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun justru tersisih karena sistem seleksi terlalu menekankan aspek nilai ujian saja,” ujarnya, Kamis (26/6/2025).
Ronald menegaskan, kebutuhan akan pegawai tidak hanya diukur dari kemampuan akademik, tetapi juga dari dedikasi dan pengalaman di lapangan.
Ia mendorong agar ke depan, sistem seleksi PPPK dibenahi agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan bagi honorer senior.
“Pemerintah butuh pegawai yang setia dan paham lapangan. Kalau hanya berdasarkan nilai, maka yang berjuang sejak lama jadi tidak dihargai,” tambah politisi dari Partai Hanura tersebut.
Ia pun mengingatkan Pemkot agar lebih sensitif terhadap nasib para honorer yang gagal dalam seleksi.
Menurutnya, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan agar mereka tidak merasa terabaikan atau dikorbankan oleh sistem yang kaku.
“Harus ada kebijakan afirmatif. Jangan sampai honorer lama merasa dilupakan. Mereka tetap bagian dari pembangunan daerah,” tegas Ronald. (Adv)
