ASPIRASIKALTIM.COM – DPRD Kota Samarinda tengah memfinalisasi revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan guna menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.
Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2014 ini dinilai penting untuk memberi kepastian hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja di Kota Tepian.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Samarinda, Harminsyah, mengungkapkan bahwa proses revisi telah mencapai tahap akhir.
Draf revisi sudah diserahkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk disusun ke dalam naskah akademik sebagai langkah menuju uji publik.
“Revisi sudah selesai kami bahas di Pansus. Sekarang tinggal Bapemperda yang menyusun naskah akademik sebelum masuk ke tahap uji publik,” jelas Harminsyah, Kamis (26/6/2025).
Ia menjelaskan, pembaruan isi Perda tersebut disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan instansi teknis.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa regulasi benar-benar adaptif terhadap kondisi lapangan dan tidak menimbulkan multitafsir.
Lebih jauh, Harminsyah berharap aturan baru ini bisa menjadi jembatan antara hak pekerja dan kepentingan perusahaan.
Dengan demikian, proses rekrutmen, pemenuhan hak normatif, hingga penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dapat berjalan dengan lebih transparan dan berkeadilan.
“Revisi ini kita dorong agar bisa melindungi kedua belah pihak. Baik pekerja maupun perusahaan harus mendapat kepastian hukum dalam hubungan kerja,” katanya.
DPRD menargetkan uji publik atas draf revisi Perda tersebut dapat digelar dalam waktu dekat, agar aspirasi masyarakat bisa langsung diserap sebelum disahkan menjadi regulasi resmi. (Adv)
