ASPIRASIKALTIM.COM – Di balik kampanye pengurangan sampah dan sederet program pemerintah, persoalan utama justru datang dari rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Andriansyah, yang menilai krisis pengelolaan sampah di kota ini berakar dari minimnya partisipasi langsung warga.
“Bukan karena kurang aturan atau kurang fasilitas, tapi karena masih sedikit yang merasa ini tanggung jawab pribadi,” ujar Andriansyah, Selasa (1/7/2025).
Ia menegaskan bahwa solusi jangka panjang pengelolaan sampah tak bisa hanya bergantung pada instansi teknis atau komunitas relawan.
Justru titik awal perubahan harus muncul dari rumah tangga, dari pola pikir warga yang mulai peduli memilah dan mengelola sampahnya sendiri.
“Kita sering berharap ada gerakan besar dari atas. Padahal yang paling efektif justru gerakan kecil yang dilakukan konsisten oleh masyarakat,” katanya.
Andriansyah juga menekankan bahwa membangun budaya bersih bukan soal menunggu peraturan baru.
Ia menilai pendekatan berbasis kesadaran jauh lebih berdampak ketimbang sekadar penerapan sanksi.
“Kalau semua orang bergerak karena sadar, kita tak perlu terlalu banyak pasang plang larangan. Tapi kalau menunggu ditegur dulu, masalah ini tak akan pernah selesai,” jelasnya.
Meski begitu, DPRD Samarinda tetap tengah menyiapkan instrumen hukum untuk mempertegas larangan pembuangan sampah sembarangan.
Namun, menurut Andriansyah, regulasi itu hanya akan efektif jika didukung perubahan sikap masyarakat secara menyeluruh.
“Aturan hanya penguat, bukan solusi utama. Yang kita butuhkan sekarang adalah rasa tanggung jawab kolektif,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan lingkungan bukan urusan pemerintah semata. Semua pihak, dari pelaku usaha hingga warga perumahan, memiliki tanggung jawab yang setara dalam menjaga kebersihan kota.
“Sampah ini hasil aktivitas kita semua. Maka penyelesaiannya pun harus dari semua kalangan, bukan dibebankan ke satu-dua instansi,” pungkasnya. (Adv)
