Ismail Latisi: Kebijakan Sekolah Gratis Gagal Transparan, Orang Tua Terus Dibingungkan

ASPIRASIKALTIM.COM – Program sekolah gratis yang digembar-gemborkan pemerintah Kota Samarinda dinilai masih belum menyentuh akar persoalan: lemahnya keterbukaan informasi di tingkat sekolah.

Akibatnya, orang tua siswa seringkali tidak tahu mana yang wajib dan mana yang sebenarnya tidak boleh dipungut.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, yang menyebut bahwa meskipun pemerintah sudah menyediakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan buku pelajaran secara cuma-cuma, praktik pungutan masih saja bermunculan.

“Masalahnya bukan hanya pungli, tapi ketertutupan informasi. Banyak wali murid bingung karena tidak tahu kebijakan yang berlaku,” ujar Ismail, Jumat (4/7/2025).

Menurutnya, kebijakan sekolah gratis tidak akan efektif tanpa disertai sistem komunikasi yang terbuka.

Ia menyayangkan masih banyak sekolah yang menyampaikan kebijakan hanya secara internal, lewat surat edaran terbatas, tanpa menyentuh para wali murid secara langsung.

“Sekolah harus aktif menjelaskan, bukan pasif menunggu kalau ada yang tanya. Kita bicara soal hak publik di bidang pendidikan,” tegasnya.

Ia juga menilai pendistribusian LKPD buatan guru lokal adalah langkah maju karena menggantikan LKS berbayar yang selama ini menjadi beban orang tua.

Namun, manfaat dari kebijakan itu akan percuma bila tidak dibarengi transparansi dalam implementasi.

“Orang tua perlu tahu bahwa mereka tidak wajib membeli buku tambahan. Kalau tidak dijelaskan, maka celah penyelewengan tetap terbuka,” katanya.

Ismail mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda agar menggunakan seluruh saluran komunikasi media sosial, pertemuan wali murid, hingga media massa untuk menyosialisasikan secara masif kebijakan pendidikan gratis.

Ia menegaskan bahwa penindakan harus dilakukan terhadap sekolah-sekolah yang tetap memungut biaya secara diam-diam.

Baginya, kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan bergantung pada kesungguhan pemerintah menegakkan aturan.

“Kalau kebijakan bagus tapi dijalankan setengah hati, masyarakat tidak akan percaya. Ini soal konsistensi dalam melayani rakyat,” pungkasnya. (Adv)