DPRD Samarinda Dorong Aturan TPU untuk Tekan Biaya Pemakaman

ASPIRASI KALTIM.COM – DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU) tidak hanya mengatur ketersediaan lahan, tetapi juga diarahkan untuk menekan tingginya biaya pemakaman yang kerap menjadi keluhan masyarakat.

Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyebutkan bahwa biaya pemakaman di beberapa kawasan dinilai belum terjangkau, terutama bagi warga berpenghasilan rendah.

Melalui Raperda ini, DPRD mendorong hadirnya sistem pengelolaan TPU yang transparan, terukur, dan berpihak kepada masyarakat.

“Kita ingin memastikan kebijakan ini tidak sekadar mengatur lokasi TPU, tetapi juga memberi perlindungan sosial kepada masyarakat. Biaya pemakaman jangan sampai menjadi beban baru,” ujarnya usai rapat pansus di Gedung DPRD Samarinda, Selasa (5/8/2025).

Samri menegaskan bahwa dalam pembahasan Raperda, DPRD juga akan meninjau kemungkinan pemberlakuan tarif standar yang lebih adil dan terjangkau.

Selain itu, DPRD meminta pemerintah kota menyiapkan mekanisme subsidi bagi warga tidak mampu, sehingga pemakaman dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

DPRD juga menekankan pentingnya integrasi data antara pemerintah kota, BPKAD, dan dinas terkait lainnya untuk memastikan perencanaan TPU dilakukan dengan tepat.

Dengan adanya pemetaan aset lahan yang jelas, diharapkan kebutuhan lahan pemakaman di Samarinda dapat terkelola secara efisien.

“Melalui regulasi ini, kami ingin menghadirkan kepastian hukum dan pemerataan layanan pemakaman. Semua masyarakat berhak mendapatkan akses yang sama tanpa dibebani biaya tinggi,” tambah Samri.

DPRD Samarinda menargetkan pembahasan Raperda TPU rampung pada akhir 2025. Regulasi ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang atas keterbatasan lahan dan disparitas biaya pemakaman, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan TPU di masa mendatang.