DPRD Samarinda Bahas Revisi Perda Pajak dan Retribusi, Pastikan Selaras dengan Aturan Pusat

ASPIRASIKALTIM.COM – DPRD Kota Samarinda mulai membahas usulan revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak dan retribusi yang diajukan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melalui rapat paripurna, Rabu (20/8/2025).

Revisi ini diajukan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025 karena adanya aturan baru dari pemerintah pusat yang harus segera diakomodasi.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menjelaskan bahwa revisi tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya pada sejumlah pasal yang menyesuaikan dengan ketentuan terbaru.

“Perubahan ini fokus pada penyesuaian di bidang pajak dan retribusi, sehingga Perda lama perlu diselaraskan. Tidak semua pasal direvisi,” jelas Samri, Rabu (20/8/2025).

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa revisi Perda ini bersifat mendesak karena pemerintah daerah wajib mengikuti arahan undang-undang serta kebijakan Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

“Karena ada ketentuan baru yang keluar setelah Propemperda ditetapkan, maka revisi ini harus segera dilakukan. Ada batas waktu dari pemerintah pusat yang tidak bisa diabaikan,” tegasnya.

Penyesuaian yang dilakukan meliputi struktur pajak, tarif, hingga objek retribusi. DPRD menilai langkah ini penting untuk memastikan kebijakan daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) sekaligus menjaga kepastian hukum dalam penerapannya.

Samri menambahkan, pembahasan teknis mengenai rincian tarif dan jenis retribusi akan dilakukan bersama DPRD dalam tahapan berikutnya.

“Rapat paripurna kali ini baru penyampaian awal. Detail teknis akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan bersama DPRD,” pungkasnya. (adv)

Teks foto : Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra (istimewa).