Banggar DPRD Samarinda Minta Pemkot Siapkan Strategi Hadapi Pemangkasan Dana Transfer Pusat

ASPIRASIKALTIM.COM – Pemerintah pusat resmi menetapkan kebijakan efisiensi anggaran dalam RAPBN 2026 dengan memangkas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menjadi Rp650 triliun.

Angka ini turun drastis dibandingkan realisasi APBN 2025 yang mencapai Rp919 triliun. Kondisi tersebut dipastikan berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah, termasuk Kota Samarinda.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa pemerintah kota harus segera menyiapkan strategi antisipasi agar program prioritas tetap berjalan.

Menurutnya, meskipun ada pemotongan dari pusat, Samarinda masih memiliki peluang menjaga stabilitas fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

“PAD kita trennya cukup baik, walaupun belum sampai target ideal 40 persen dari APBD. Dengan target Rp1,2 triliun di tahun 2026, kondisi ini bisa sedikit menutupi dampak pemangkasan dari pusat,” jelas Rohim, yang juga duduk di Komisi III DPRD Samarinda, Rabu (20/8/2025).

Ia menekankan bahwa penyusunan APBD harus selaras dengan RPJMD dan RKPD dengan fokus pada akselerasi ekonomi.

Prioritas belanja daerah, kata Rohim, harus diarahkan pada program-program yang memberi dampak langsung terhadap penguatan ekonomi lokal.

Menurutnya, penguatan sektor ekonomi menjadi kunci untuk meningkatkan PAD dan mengurangi risiko ketergantungan pada dana transfer pusat. “Kalau ketergantungan sampai 80–90 persen, begitu ada pemotongan, daerah langsung terguncang,” tegasnya.

Rohim juga mengingatkan pentingnya mendorong kemandirian fiskal sebagai prioritas jangka panjang. Samarinda, katanya, harus terus mengembangkan potensi ekonomi agar lebih tahan terhadap kebijakan efisiensi pusat.

“Intinya, kita harus perkuat ekonomi lokal. Kalau PAD kuat, dampak pemangkasan dari pusat tidak akan terlalu terasa,” pungkasnya. (adv)

Teks foto : Anggota Badan Anggaran DPRD Samarinda, Abdul Rohim (istimewa).