Drs. La Muhiddin, Dr. Suid Saidi (Narasumber) dan Martinus, S.T.,M.Si (DPRD Kaltim) (AK.Com)
ASPIRASIKALTIM.COM, Kukar – Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Martinus, S.T.,M.Si lakukan kunjungan kerja kesekian kalinya di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada Sabtu (1/06/2024).
Dalam kunjungannya tersebut, Martinus lakukan sosialisasi langsung dengan beberapa tokoh akademisi, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda tentang “Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur.
“Ini bukan kali pertamanya kami lakukan kunjungan kerja, pada kunjungan pertama kami lakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper), kunjungan ke dua yakni tentang Wawasan Kebangsaan dan ini kunjungan ketiga tentang pengawasan APBD” ucapnya.
Mengingat penggunaan APBD dianggap sangat krusial, maka langkah yang diambil oleh pemerintah Provinsi dalam hal ini Komisi 1 lakukan sosialisasi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik agar seluruh masyarakat Kaltim tahu tentang alokasi APBD.
“Untuk seluruh masyarakat Kaltim bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat harus betul-betul kritik masalah ini, karena APBD yang sudah digelontorkan itu sudah jelas sesuai amanat Undang-undang bahwa sebesar 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan” pangkasnya.
Tidak hanya itu, Dr. Suid Saidi dan Drs. La Muhiddin selaku narasumber (Akademisi) juga memiliki cara pandang yang berbeda terkait pengawasan APBD yang dimiliki oleh Kaltim dalam pandangan akademisi.
“Transparansi soal anggaran itu sangat penting apalagi sekarang ini era digitalisasi marketing sangat gampang diawasi” ucap La Muhiddin.
“Kenapa terjadi ketimpangan soal anggaran pembangunan? itu disebabkan oleh kelemahan dari aspek pengawasan, kalau memang pengawasan efektif dan efisien seharusnya diawasi bukan terawasi” lanjut Suid Saidi.
Kegiatan diskusi ini melahirkan beberapa pertanyaan – pertanyaan dan kritikan serta saran dari para audiens tentang penyelenggaraan program pemerintah soal alokasi APBD.
“Apapun yang menjadi notulen kami dalam diskusi ini tentu akan kami bawa dan sampaikan di rapat paripurna DPRD Provinsi Kaltim nantinya” ujarnya.
“Tentu kedepannya saya berharap kepada teman-teman yang dilantik kedepannya, kegiatan-kegiatan semacam ini perlu dilakukan agar semua masyarakat dapat mencerna, menyampaikan aspirasi dan aspirasi inilah yang akan disampaikan ke pemerintah” harapnya. (*)
Penulis/Editor : D-Wan
