Milad Kohati Ke-58, Ketua Kohati Cabang Kukar ; Titip Harapan Untuk Bupati dan Wakil Bupati Kukar Kedepan

^{_{Dokumentasi, Ellisa Wulan Oktavia Ketua Kohati Cabang Kutai Kartanegara (AK.Com)}}

ASPIRASIKALTIM.COM, Kukar – Organisasi merupakan wadah perkumpulan yang di dalamnya memiliki cita tujuan yang sama. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan organisasi yang berdiri pada tahun 5 Februari 1947, dua tahun pasca kemerdekaan hal ini sebagai bukti bahwa HMI adalah organisasi Mahasiswa Islam tertua yang dipelopori oleh Lafran Pane yang bertujuan awal yakni mempertahankan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia serta menegakkan dan mengembangkan ajaran dari agama Islam, yang kemudiannya berubah tujuan sebagai “terbinanya insan akademis pencipta pengabdi dan bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas tewujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT”, HMI memiliki badan khusus yang terfokus menaungi perempuan perempuan yakni Korps HMI-Wati (Kohati), organisasi yang menjadi akselerasi pencapaian Tujuan HMI dengan tujuan mulianya saat ini yakni “Muslimah berkualitas insan cita”.

Kohati merupakan suatu badan khusus HMI yang bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan potensi HMI-Wati dalam wacana dan dinamika gerakan keperempuanan. Kohati didirikan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 H bertepatan dengan tanggal 17 September 1966 M pada kongres ke VIII di Solo. Tepat pada 17 September 2024 berdirinyaKohati telah mencapai 58 tahun.

Kohati Cabang Kutai Kartanegara merupakan salah satu cabang dari ratusan cabang di Indonesia, hingga saat ini dengan semangat diindonesiakan dan keislamannya, Kohati Cabang Kutai Kartanegara masih eksis dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai organisasi perempuan.

Sebagai organisasi perempuan yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pembentukan kualitas diri perempuan maka tentunya menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia khususnya pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara melihat dari empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan, di Kabupaten Kutai kartanegara.

Di samping itu, bertepatan dengan Milad Kohati Ke-58 ini yang juga bertepatan dengan momen Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dengan ini Kohati menuntut kepada calon Bupati dan Wail Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Terpilih) agar lebih memprioritaskan program kerja yang terfokus pada perempuan dan anak.

Ada beberapa hal penting yang menjadi dasar tuntutan utama Kohati Cabang Kukar untuk Bupati dan Wakil Bupati Kukar kedepan, diantaranya:

Pertama, di bidang pendidikan. Pemerintah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun serta menyediakan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin, di Kabupaten Kutai Kartanegara sering kali mendapatkan penghargaan kota laya anak, namun kita tahu bersama bahwa Kutai Kartanegara masih banyak sekali anak-anak dibawah umur yang bekerja berjualan di sepanjang jalanan, apabila respon dari Pemda bahwa anak-anak yang bekerja tersebut bukanlah warga asli Kutai Kartanegara namun tentunya selagi anak tersebut berkeliaran bekerja dan berjualan di sepanjang jalan Kutai Kartanegara, maka wajib hukumnya pemerintah Kukar bertanggung jawab. Kohati menuntut untuk program Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan kota layak anak yang sebenar benarnya.

Kedua, di bidang ketenagakerjaan, pemerintah fokus untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender. Mempertimbangkan segala bentuk latar belakang, rekomendasi dari Kohati Cabang Kutai Kartanegara adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan telah melaksanakan program turunan yakni program Perempuan kepala keluarga kita paham bersama bahwa perempuan kepala keluarga adalah perempuan yang sebagai tulang punggung keluarga tanpa bantuan dari laki laki, maka hal ini Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) harus masuk dalam program prioritas dalam calon Bupati dan Wakil Bupati Kukar mengingat jumlah perceraian semakin meningkat.

Bahkan pada tahun 2022 mencapai 1.610 kasus perceraian belum lagi pada tahun 2024, maka PEKKA harus menjadi program pemberdayaan perempuan prioritas demi kunci kesejahteraan pada keluarga yang di tulang punggungi oleh perempuan.

Ketiga, segala bentuk akses jalan, tempat umum dan lain sebagainya agar kiranya mempertimbangkan beberapa aspek misal jalan yang ramah terhadap disabilitas, ruangan umum yang ramah terhadap ibu menyusui, dan lain sebagainya karena masih banyak tempat umum yang sering kali tidak ramah terhadap disabilitas

Keempat, ialah terkait pencegahan kekerasan, pelecehan menurut kepala UPT P2TP2A mengatakan bahwa kasus pelecehan di tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat maka dengan ini Kohati meminta penguatan jejaring layanan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jangan sampai terdapat diskriminasi yang terjadi kepada korban atau pelapor, meminimalisir atau menekan pelaku yang memiliki relasi kuasa sehingga justru menekan korban, maka Kohati menuntut segala bentuk keadilan yang sebenar-benarnya perlindungan yang sesuai dengan regulasi yang ada tanpa adanya diskriminasi, sebagai kesadaran organisasi perempuan maka hal tersebutlah merupakan harapan kami dari untuk Kutai Kartanegara kedepan. (*)

Penulis : Ellisa Wulan Oktavia

Post Views : 145 views