ASPIRASIKALTIM.COM — Upaya pemerataan program pasar murah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih berhadapan dengan persoalan klasik: akses jalan dan biaya transportasi yang tinggi.
Di sejumlah kecamatan, medan berat dan jarak tempuh yang jauh membuat distribusi bahan pokok bersubsidi tidak semudah di wilayah perkotaan.
Pengawas Perdagangan Dalam Negeri Ahli Muda Disperindag Kutim, Ahmad Doni Erfiyadi, memaparkan bahwa hampir semua kecamatan telah tersentuh program pasar murah sejak digulirkan pada 2022.
Namun, tiga wilayah masih menjadi pekerjaan rumah, yakni Sandaran, Long Mesangat, dan Busang.
“Tiga kecamatan ini medannya cukup menantang. Jarak jauh, infrastruktur jalan belum sepenuhnya memadai, sehingga distribusi barang membutuhkan biaya dan waktu lebih besar,” ujar Ahmad Doni saat ditemui di kantornya di Sangatta.
Kondisi serupa juga dialami masyarakat pesisir. Untuk mengakses pasar murah yang biasanya digelar di Sangkulirang, warga Sandaran dan Busang harus merogoh kocek hingga sekitar Rp300 ribu untuk transportasi.
“Kalau dibandingkan, ongkos perjalanan hampir sama dengan harga paket sembako yang kami jual. Itu yang sedang kami hitung ulang efektivitasnya,” tambahnya.
Di sisi lain, keberhasilan menjangkau kecamatan Batu Ampar dan Telen menunjukkan adanya progres.
Meski sebelumnya sempat terhambat banjir dan kondisi jalan, Disperindag tetap mengupayakan agar pasar murah dapat terlaksana di dua wilayah tersebut.
Menyikapi berbagai kendala itu, Disperindag Kutim akan memperkuat koordinasi dengan Inspektorat Wilayah (Itwil) dan Bappeda.
Diskusi akan difokuskan pada opsi pemenuhan sarana transportasi dan strategi logistik yang lebih efisien untuk daerah-daerah terpencil.
“Tujuan kami bukan hanya menggugurkan program, tetapi memastikan masyarakat di pelosok benar-benar mendapatkan manfaat.
Dengan perencanaan yang matang, kami berharap ke depan distribusi pasar murah bisa lebih merata dan tepat sasaran,” tegas Ahmad Doni. (adv/prokopimkutim)
