ASPIRASIKALTIM.COM – Kebijakan nasional terkait transisi energi dan penghentian bertahap (phase-out) batubara pada 2040 tidak bisa dihadapi dengan sikap tunggu dan lihat. Bagi daerah penghasil tambang seperti Kutai Timur (Kutim), momentum ini justru menjadi alarm untuk mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat sejak sekarang.
Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman menegaskan hal tersebut dalam Seminar Nasional “Optimalisasi Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Pascatambang” yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim. Acara itu sekaligus dimanfaatkan untuk menetapkan Tim Penyusun Standar ESG Batubara Kutim.
Ardiansyah mengingatkan, jika perencanaan tidak disiapkan sejak tambang beroperasi, masyarakat berpotensi menjadi korban ketika izin perusahaan berakhir.
Ia merujuk pada pengalaman sejumlah wilayah pascatambang di Kalimantan Timur yang masih berjuang mengejar kesejahteraan setelah aktivitas tambang berhenti.
“Kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Kemandirian ekonomi masyarakat di Kutai Timur harus dirancang di tengah aktivitas tambang yang masih berjalan,” tegasnya.
Ia mencontohkan inovasi yang sudah berjalan, seperti pemanfaatan void bekas tambang PT Indominco di Kecamatan Teluk Pandan sebagai sumber bahan baku air bersih.
Menurutnya, langkah ini menggambarkan bagaimana aset tambang bisa diubah menjadi infrastruktur pelayanan publik.
Dalam seminar tersebut, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan apresiasinya secara daring dari Jakarta.
Ia menekankan bahwa transformasi sektor tambang harus berbasis data, melibatkan masyarakat lokal, dan berpijak pada prinsip ESG yang jelas.
Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Nasional, Sudirman Widhy Hartono, menambahkan bahwa keberhasilan pascatambang sangat ditentukan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas lokal.
Pembentukan Tim Penyusun Standar ESG Kutim, menurutnya, merupakan langkah strategis untuk memastikan transisi energi tidak meninggalkan masyarakat di belakang.
Ardiansyah berharap rumusan yang dihasilkan dari seminar ini segera diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan dan langkah teknis di lapangan, sehingga Kutim siap menghadapi era pascatambang dengan ekonomi yang lebih hijau, inklusif, dan tangguh. (adv/prokopimkutim)
