Kukar Perkuat Pengawasan TKA di Sektor Tambang, Kesbangpol: Harus Ada Sinergi Data dan Aksi

ASPIRASIKALTIM.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat langkah pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA), terutama yang bekerja di sektor pertambangan. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang digelar di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Selasa (5/8/2025).

Rapat ini merupakan kolaborasi antara Kesbangpol Kukar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, serta dihadiri oleh seluruh camat se-Kukar, OPD terkait, dan pemangku kepentingan lainnya yang bersinggungan langsung dengan pengawasan orang asing.

Sekretaris Kesbangpol Kukar, Sutrisno, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi bersama untuk membangun sistem pelaporan dan pemantauan TKA yang lebih terintegrasi.

“Ini kegiatan sangat penting. Banyak perusahaan beroperasi di Kukar dengan cakupan yang luas, kita butuh sinergi data dan tindakan agar pengawasan benar-benar efektif,” ujar Sutrisno.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya data akurat terkait keberadaan dan aktivitas TKA, melalui rapat koordinasi intensif seperti ini, pemerintah berharap bisa menghimpun informasi yang lebih lengkap dan terverifikasi langsung dari kecamatan maupun instansi lainnya.

“Dengan semakin seringnya koordinasi seperti ini, kami akan lebih paham mengenai jumlah dan aktivitas TKA di lapangan, khususnya di sektor-sektor padat modal seperti pertambangan,” ungkapnya.

Dari data awal yang dikumpulkan, mayoritas TKA di Kukar terlibat dalam industri pertambangan, sementara di sektor lain seperti perkebunan, jumlahnya terbilang minim.

“Informasi dari rekan-rekan camat menyebutkan bahwa sebagian besar TKA terkonsentrasi di tambang,” jelas Sutrisno.

Ia menekankan bahwa pengawasan TKA sangat penting tidak hanya demi kepatuhan terhadap aturan perizinan dan ketenagakerjaan, tetapi juga untuk menjaga persaingan tenaga kerja yang adil dan melindungi hak-hak tenaga kerja lokal.

“Dengan koordinasi lintas sektor yang solid, kita ingin memastikan bahwa keberadaan TKA di Kukar memberikan dampak positif tanpa mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja lokal,” tegasnya.

Kesbangpol Kukar berharap upaya ini menjadi pondasi lahirnya mekanisme pengawasan TKA yang efektif, transparan, dan responsif, terutama di sektor-sektor strategis daerah.

“Kita juga ingin memastikan bahwa setiap perusahaan asing yang beroperasi di Kukar patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (adv/Am)