Mahasiswa Desak Kejelasan Beasiswa Kukar Idaman 2025, Bupati Pastikan Anggaran Siap Cair Usai APBD-P Disahkan
ASPIRASIKALTIM.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menegaskan Pemkab telah menyiapkan Rp16 miliar untuk pencairan tahap kedua beasiswa Kukar Idaman 2025. Namun, pencairan menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 oleh DPRD Kukar.
“Kami sudah mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan 2025. Begitu DPRD mengetuk palu dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) terbit, dana langsung bisa disalurkan tanpa verifikasi ulang,” tegas Aulia saat menerima audiensi aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Senin (22/9/2025).
Audiensi itu digelar setelah mahasiswa mempertanyakan lambannya pencairan. Ketua BEM Unikarta, M Ibnu Ridho, menilai pemerintah belum menepati janji, padahal Sekda Kukar sebelumnya menyebut dana Rp16 miliar sudah disiapkan.
“Namun hingga kini belum ada kabar tindak lanjut, kawan-kawan mahasiswa terus mengawal agar realisasi beasiswa benar-benar tuntas,” ucap Ridho.
Ridho juga menekankan, beasiswa Kukar Idaman penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara. Ia juga mengingatkan DPRD agar segera mengesahkan APBD-P paling lambat 30 September.
“Jika lewat, dampaknya serius: APBD-P bisa batal dan berimbas pada pemotongan anggaran tahun depan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Aulia mengakui pencairan beasiswa tahap pertama baru sekitar 30 persen akibat lonjakan pemohon hingga 3–4 kali lipat. Ia berjanji kondisi ini tidak terulang di 2026 dengan penganggaran yang lebih besar.
“Saya sendiri merasakan pentingnya beasiswa. Pendidikan S2 saya juga berkat beasiswa, jadi saya paham betul urgensinya,” ungkap Aulia.
Bupati menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Wakil Bupati Rendi Solihin dan DPRD Kukar. “Saya melihat ada goodwill dan komitmen yang baik dari DPRD untuk mempercepat pembahasan anggaran perubahan,” ujarnya.
Pemkab membuka ruang audiensi lanjutan akhir 2025 atau awal 2026 untuk membahas program beasiswa. “Kami berkomitmen menuntaskan pembayaran beasiswa 2025. Namun, kuncinya ada pada ketukan palu DPRD,” tutup Aulia. (adv/Am)
