ASPIRASIKALTIM.COM – Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Samboja Barat terus menunjukkan kemajuan nyata, salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan Kantor Camat Samboja Barat yang kini telah mencapai 90 persen penyelesaian.
Camat Samboja Barat, Burhanudin, menyebutkan bahwa pembangunan kantor camat diharapkan menjadi tonggak penting dalam peningkatan pelayanan publik di wilayah tersebut.
Selain itu, pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU) juga masih berjalan dengan progres sekitar 50 persen.
“Untuk kantor camat, progresnya sudah sekitar 90 persen. Sedangkan Balai Pertemuan Umum baru terealisasi sekitar 50 persen,” jelas Burhanudin, Kamis (2/10/2025).
Meski kondisi keuangan daerah tengah mengalami keterbatasan akibat defisit anggaran, pemerintah kecamatan tetap berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan.
Burhanudin menjelaskan bahwa usulan-usulan Musrenbang 2026 tetap akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku sambil menunggu kepastian realisasi dari pemerintah kabupaten.
“Kita tahu saat ini masih ada defisit anggaran, jadi untuk 2026 nanti, kita masih menunggu apakah ada usulan yang bisa terealisasi atau tidak,” ujarnya.
Selain fokus pada pembangunan fisik, Pemerintah Kecamatan Samboja Barat juga terus menggalakkan program pemberdayaan masyarakat.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ekonomi warga agar tidak sepenuhnya bergantung pada proyek infrastruktur.
“Kalau dilihat, memang usulan desa cenderung lebih banyak pada pembangunan fisik, tapi kami tetap dorong agar pemberdayaan masyarakat juga berjalan, khususnya untuk penguatan ekonomi lokal,” ungkap Burhanudin.
Dengan progres pembangunan yang hampir rampung dan dorongan kuat terhadap pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Samboja Barat optimistis menjadi contoh wilayah dengan pembangunan seimbang antara fisik dan sosial di Kutai Kartanegara.
Ia menekankan bahwa keseimbangan antara pembangunan fisik dan sosial merupakan kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Target kami adalah pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat yang berdaya, dan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi warga,” tutupnya. (adv/Am)
