Sunggono Serahkan SK P3K, Tegaskan Komitmen Kinerja dan Efisiensi Anggaran

ASPIRASIKALTIM.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan Apel Pagi sekaligus Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Sekretariat Daerah Kukar, Senin (2/6/2025).

Kegiatan ini, berlangsung di halaman Kantor Bupati Kukar dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono.

Dalam penyampaiannya, Sunggono mengucapkan selamat kepada para Tenaga Harian Lepas (THL) yang telah berhasil lulus seleksi dan resmi diangkat sebagai P3K.

Ia menyampaikan bahwa pengangkatan ini, merupakan bagian dari kebijakan strategis daerah yang sejalan dengan amanat Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan pengangkatan P3K pada tahun 2024.

“Pengangkatan ini bukan hanya karena mandat pusat, tapi juga berdasarkan analisis jabatan dan kebutuhan organisasi. Dengan luas wilayah Kukar dan banyaknya OPD, maka distribusi ASN harus diperhitungkan dengan cermat,” ujarnya.

Dia menekankan, dengan besarnya jumlah pegawai P3K yang diangkat, konsekuensinya juga mempengaruhi besarnya anggaran belanja pegawai.

Oleh karena itu, seluruh pegawai diminta meningkatkan kinerja secara maksimal agar sejalan dengan harapan masyarakat terhadap peningkatan layanan publik.

“Kalau dulu mungkin hanya bersifat supporting, sekarang sudah menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan. Maka ukuran kinerjanya sama dengan ASN pada umumnya,” tegasnya.

Selain itu, Sunggono juga menyinggung soal skema kontrak tahunan yang akan dievaluasi berdasarkan kinerja. Kata dia, P3K yang menunjukkan kinerja baik akan diberikan kontrak jangka panjang, sementara yang tidak akan diberhentikan sesuai regulasi.

“Penilaian kinerja menjadi basis dari reward and punishment. Bahkan di tingkat pusat ada P3K yang bisa langsung menjadi Dirjen atau Sekjen, jika berkinerja baik. Hal seperti ini bisa saja terjadi di daerah,” ungkapnya.

Sekda juga memaparkan bahwa berdasarkan simulasi anggaran, belanja pegawai masih dapat tertutupi dengan APBD Kukar yang berada di atas Rp8 triliun, asalkan tetap dikelola secara proporsional.

“Jika APBD kita stabil di atas Rp8 triliun, maka kemungkinan besar bisa full time. Tapi kalau turun, bisa saja ada penyesuaian,” pungkasnya. (Adv/Am)