ASPIRASIKALTIM.COM — Masalah infrastruktur menjadi keluhan utama warga. Jembatan Tundano, yang menjadi satu-satunya jalur vital antar desa di Kecamatan Kaubun, Kutai Timur, rusak parah.
Dampaknya signifikan terhadap kelancaran distribusi barang, akses pendidikan, dan transportasi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Wakil Bupati Mahyunadi menegaskan bahwa perbaikan jembatan ini akan menjadi prioritas.
Saat kunjungan kerjanya ke Desa Bumi Rapak, Mahyunadi menyentuh dua isu krusial: infrastruktur dan perlindungan pekerja informal.
Dengan dampingan Camat Kaubun Saprani, Kepala Disnakertrans Roma Malau, BPJS Ketenagakerjaan, serta perwakilan dua perusahaan besar di wilayah itu, PT GAM dan PT Indexim, Wabup mendengarkan aspirasi dan mencari jalan keluar permasalahan yang dihadapi oleh warga.
“Kita tidak boleh menunda kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur adalah hak warga,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Pemkab berjanj akan melakukan perbaikan jembatan secara darurat dalam waktu dekat.
Sementara pembangunan jembatan permanen telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur tahun 2026.
Lebih jauh, Wabup juga menyimak keluhan petani mengenai sumbatan saluran irigasi. Kondisi ini menyebabkan lahan pertanian kekurangan air dan hasil panen menurun.
Sebagai respons, pemerintah daerah berencana menurunkan excavator mini pada 2026 untuk melakukan normalisasi saluran pengairan.
Mahyunadi juga menyoroti pentingnya keadilan sosial melalui jaminan kerja.
Ia menyerahkan secara simbolis 2.000 kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat pekerja informal. Ini menjadi bagian dari program strategis untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi. (adv/prokopimkutim)
