ASPIRASIKALTIM.COM – Serangkaian keluhan warga terkait debu dari truk pengangkut material tanpa penutup mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Timur (Kutim) melakukan evaluasi serius.
Pola penanganan yang selama ini hanya mengandalkan sosialisasi dinilai tidak lagi memadai.
Kepala Dishub Kutim, Poniso Suryo Renggono, mengungkapkan persoalan debu akibat truk pengangkut tanah dan material tambang sudah berlangsung lama.
Namun, tanpa instrumen hukum yang jelas, teguran kepada pengusaha dan pengemudi truk kerap tidak digubris.
“Masyarakat itu kadang merasa kalau ditegur ya enggak apa-apa, karena tidak pernah ada tindakan nyata. Ini yang akan kita perbaiki,” jelasnya.
Ia menegaskan perlunya regulasi yang tegas dan operasional. Aturan tersebut diharapkan menjadi dasar pemberian sanksi bagi armada yang tetap beroperasi tanpa penutup material sehingga menimbulkan polusi debu di sepanjang jalur yang dilalui.
“Kalau sudah ada sosialisasi, ke depan harus ada aturan yang bisa mengikat. Kalau hanya imbauan saja nanti tidak ada efek jera,” tegas Poniso.
Debu truk material tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas warga dan aparatur yang beraktivitas di pusat pemerintahan.
Di kawasan Bukit Pelangi, debu dari truk kerap dirasakan hingga ke area perkantoran.
“Kita sampai kantor saja langsung penuh debu. Ini sudah mengganggu,” tambahnya.
Dishub Kutim kini akan mengecek keberadaan peraturan daerah (Perda) atau peraturan bupati (Perbup) yang bisa dimanfaatkan untuk penindakan.
Apabila belum ada, pihaknya bakal mengusulkan penyusunan regulasi baru melalui mekanisme resmi.
Selain itu, pengawasan bersama Satpol PP dan kepolisian akan diperkuat. Pemerintah berharap, perpaduan regulasi dan pengawasan di lapangan dapat menjawab keresahan masyarakat soal debu truk material yang selama ini berulang. (adv/prokopimkutim)
