ASPIRASIKALTIM.COM – Kinerja pembangunan sumber daya manusia di Kutai Timur (Kutim) menunjukkan tren positif. Berdasarkan laporan SKI (Survei Kesehatan Indonesia) dan SGGI (Survei Status Gizi Indonesia) 2024 dari Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Kutim turun tajam menjadi 20,6 persen.
Angka ini menandai penurunan 8,4 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 29 persen. Penurunan tersebut berimplikasi pada perbaikan peringkat Kutim di tingkat provinsi Kalimantan Timur, dari urutan ke-10 menjadi ke-7.
Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kutim, Achmad Junaidi B, menyebutkan hasil itu tak lepas dari penguatan tata kelola dan sistem pemantauan.
“SPIP menjadi fondasi utama. Pendampingan dari BPKP membantu kami memastikan setiap program berjalan akuntabel dan tepat sasaran,” ujar Junaidi yang juga menjabat Kepala Dinas PPKB Kutim.
SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dikeluarkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Menurutnya, kebijakan lintas sektor turut memperkuat implementasi. TPPS menggandeng berbagai perangkat daerah serta organisasi mitra dalam program peningkatan gizi dan kesehatan keluarga.
Jumlah keluarga risiko stunting (KRS) juga berkurang signifikan. Data SIGA Elsimil BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) juga memperlihatkan penurunan dari 19.900 di 2023 menjadi 11.973 di akhir 2024.
Artinya, 7.927 keluarga berhasil keluar dari kategori risiko dalam waktu kurang dari dua tahun.
Langkah-langkah seperti pemberian makanan tambahan, pelatihan kader posyandu, hingga pemantauan tumbuh kembang anak menjadi instrumen penting.
“Kita tak bisa bicara pembangunan tanpa generasi sehat,” kata Junaidi.
Ia berharap pola kerja kolaboratif ini menjadi model keberhasilan bagi daerah lain di Kaltim.
“Kami ingin Kutai Timur menjadi contoh praktik baik menuju target nasional penurunan stunting 14 persen pada 2025,” pungkasnya. (adv/prokopimkutim)
