ASPIRASIKALTIM.COM – “Korupsi tak selalu lahir dari kesempatan, tapi dari mental yang lemah,” tegas Setyo Budiyanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur 2025 di Balikpapan.
Dalam forum yang dihadiri puluhan kepala daerah, Setyo menekankan pentingnya menjaga integritas pribadi. I
a mengungkapkan, ada tujuh faktor yang sering menyeret pejabat publik ke pusaran korupsi — mulai dari sikap permisif, intervensi jabatan, hingga tekanan keluarga.
“Integritas tidak bisa diajarkan, tapi harus ditumbuhkan. Kepala daerah adalah teladan bagi bawahannya. Kalau pemimpinnya bersih, sistem akan ikut bersih,” ucapnya.
KPK kini membawa pendekatan baru lewat MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention), sistem yang memperluas indikator pencegahan korupsi menjadi 113 poin.
Dengan delapan sektor prioritas, MCSP mendorong tata kelola yang transparan mulai dari perencanaan, perizinan, hingga layanan publik.
Setyo menambahkan, MCSP akan menjadi dasar penyusunan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) yang menilai sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip antikorupsi.
Dalam kesempatan itu, KPK juga mengingatkan soal tanggung jawab pengelolaan APBD.
“APBD bukan milik pribadi, melainkan uang rakyat. Jangan pernah memperlakukannya seperti uang sendiri,” tegas Setyo.
Pesan ini menjadi relevan bagi Kalimantan Timur, yang tengah menjadi perhatian nasional seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan potensi anggaran besar dan proyek strategis yang masif, integritas pejabat daerah menjadi benteng utama mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Rakor ini menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah di Kaltim untuk memperkuat tata kelola pemerintahan bersih, akuntabel, dan berintegritas.
“Kaltim bisa menjadi contoh jika semua pihak berani menolak praktik-praktik korupsi, mulai dari hal kecil,” tutup Setyo. (adv/prokopimkutim)
