ASPIRASIKALTIM.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menempatkan prinsip ESG (Environment, Social, Governance) sebagai kompas utama dalam mengarahkan masa depan sektor pertambangan di wilayahnya.
Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman menegaskan, tanpa ESG, aktivitas tambang berisiko mengulang tragedi sosial dan ekologis yang pernah dialami daerah lain.
Pernyataan itu disampaikan Ardiansyah saat membuka Seminar Nasional “Optimalisasi Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Pascatambang” yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Seminar diselenggarakan oleh PERHAPI Kutim dan diikuti pelaku industri, akademisi, praktisi, serta pelajar.
Dalam sambutannya, Ardiansyah mengulas kembali kisah Loa Kulu dan Sanga-Sanga di Kabupaten Kutai Kartanegara yang kini kesulitan mengembangkan lahan bekas tambang.
Ia juga menyinggung Sawahlunto di Sumatera Barat yang sempat terpuruk setelah tambang batubara berhenti, sebelum kemudian mengembangkan wisata berbasis warisan tambang.
Menurut Ardiansyah, ESG tidak boleh lagi dipandang sebagai tren global semata. Di Kutim, prinsip tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang mengharuskan perusahaan mengelola dampak lingkungan, memperkuat dimensi sosial, dan menerapkan tata kelola yang akuntabel. Keberlanjutan, kata dia, harus dipersiapkan sejak tambang masih beroperasi.
Dari Jakarta, Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM RI, Tri Winarno, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kutim.
Ia menyebut penerapan ESG dapat meningkatkan efisiensi operasi, transparansi data, serta partisipasi aktif masyarakat lokal dalam rantai nilai pertambangan.
Senada, Ketua Umum PERHAPI Nasional Sudirman Widhy Hartono menilai komitmen Kutim sebagai referensi penting bagi daerah tambang lain.
“Tambang tidak boleh meninggalkan jejak luka sosial. ESG adalah jembatan antara tanggung jawab ekonomi dan kemanusiaan,” katanya. (adv/prokopimkutim)
