ASPIRASIKALTIM.COM – Pengawasan keuangan di wilayah seluas Kutai Timur bukan perkara mudah. Dengan 18 kecamatan dan lebih dari 150 desa, efektivitas pengendalian anggaran menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten Kutim.
Namun, Bupati Ardiansyah Sulaiman memastikan, digitalisasi dan tata kelola berbasis data kini menjadi jawaban.
Dalam forum Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Wilayah Kaltim 2025 di Balikpapan, Ardiansyah menjelaskan strategi daerahnya menghadapi risiko korupsi.
Ia menyebut tantangan utama bukan hanya dari sisi administrasi, tapi juga faktor geografis dan akses antarwilayah.
“Jarak antardesa bisa mencapai puluhan kilometer dengan kondisi jalan yang sulit. Ini membuat pengawasan konvensional tidak efisien. Karena itu, kami dorong sistem digital agar laporan bisa dipantau secara real-time,” kata Ardiansyah.
Pemkab Kutim telah memperkuat penerapan SPIP dan e-audit internal, serta menggandeng Inspektorat untuk memantau penggunaan dana publik.
Selain itu, sistem Transparansi Keuangan Daerah (TKD) yang menampilkan informasi keuangan secara terbuka di situs resmi pemerintah mulai diberlakukan.
Kehadiran Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam forum itu mempertegas pentingnya integritas daerah.
Ia mengingatkan bahwa daerah dengan wilayah luas justru harus menjadi contoh dalam penggunaan teknologi antikorupsi.
“Pencegahan korupsi tidak boleh alasan jarak. Justru teknologi adalah solusi,” ujar Setyo.
Ardiansyah menambahkan, Pemkab Kutim juga memperkuat peran Tim Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TPTGR) dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
Sementara itu, sosialisasi budaya antikorupsi terus dilakukan melalui sekolah dan kelompok masyarakat.
Langkah-langkah ini disambut positif Ketua DPRD Kutim Jimmi.
Menurutnya, sistem pengawasan yang kuat akan membuka jalan bagi pengelolaan potensi SDA secara berkelanjutan.
“Kutim punya cadangan batu bara, sawit, dan sektor pertanian besar. Dengan tata kelola bersih, hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya. (adv/prokopimkutim)
