ASPIRASIKALTIM.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menunjukkan keseriusannya membangun pelayanan publik yang transparan.
Digitalisasi sistem pelaporan dan distribusi alat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) menjadi salah satu bukti bahwa modernisasi birokrasi bisa mewujudkan tata kelola data yang lebih akurat, untuk memastikan layanan KB sampai ke pelosok.
Melalui pelatihan Sistem Informasi Rantai Pasok Alat Kontrasepsi (SIRIKA), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memperkuat efisiensi sistem pelaporan dan pendistribusian alat kontrasepsi di seluruh wilayah.
Pelatihan yang berlangsung selama dua hari di kantor DPPKB Kutim ini diikuti oleh pengelola fasilitas kesehatan dari lima kecamatan utama: Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, Teluk Pandan, dan Rantau Pulung. Kegiatan ini juga mendapat dukungan langsung dari BKKBN Kalimantan Timur selaku pembina teknis program KB di daerah.
“SIRIKA memungkinkan kita melihat pergerakan stok secara real-time, dari gudang hingga fasilitas kesehatan. Ini memastikan ketersediaan alat kontrasepsi tepat waktu dan tepat sasaran,” papar Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B.
Menurut Junaidi, pelaporan digital tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik yang akuntabel.
Data yang dihasilkan SIRIKA akan menjadi dasar kebijakan pembangunan kependudukan dan kesejahteraan keluarga di Kutim.
Sementara itu, Kabid KB Mustika menyoroti tantangan geografis Kutim yang luas dan tersebar. “Dengan kondisi medan seperti ini, komunikasi antarpetugas menjadi faktor kunci agar distribusi alat KB tetap lancar,” jelasnya.
Selain aspek teknis, peserta juga mendapatkan materi pengelolaan logistik dan strategi pengendalian stok untuk menghindari kelebihan maupun kekurangan pasokan. Dengan langkah ini, Kutim menegaskan komitmennya membangun sistem pelayanan KB yang efisien, transparan, dan mandiri. (adv/prokopimkutim)
