ASPIRASIKALTIM.COM, SANGATTA – Kutai Timur (Kutim) bersiap menghadapi tahun anggaran 2026 dengan kewaspadaan tinggi. Proyeksi pemangkasan Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat dinilai akan berimbas besar pada ruang fiskal daerah. Di tengah situasi itu, Bappeda Kutim memilih melakukan penataan ulang 50 program unggulan Bupati agar tetap berjalan tanpa harus dikurangi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor, menyampaikan bahwa penyesuaian ini tidak bisa ditunda. Berdasarkan perhitungan sementara, alokasi transfer ke Kutim yang pada 2025 tercatat sekitar Rp6,37 triliun, bakal menyusut menjadi Rp3,26 triliun pada 2026.
Penurunan tersebut terjadi di dua komponen utama, yakni Dana Bagi Hasil (DBH) yang hanya diperkirakan sekitar Rp1,2 triliun, dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berada di kisaran Rp2,01 triliun. Dengan demikian, Kutim menghadapi penurunan penerimaan hingga 48,8 persen, kondisi yang dipastikan akan mempengaruhi pola pembiayaan pembangunan.
“Kita akan menajamkan program dengan skala prioritas. Itu yang paling realistis,” ungkap Noviari. Ia menegaskan, penajaman bukanlah pemangkasan kegiatan, melainkan pengaturan kembali fokus, tahapan, dan besaran anggaran agar tetap sejalan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.
Menurut Noviari, 50 program unggulan Bupati Kutim tidak dapat begitu saja dihentikan. Program tersebut merupakan amanah visi-misi RPJMD yang telah disepakati sebagai rujukan pembangunan menengah daerah. Karena itu, strategi yang diambil adalah memperketat prioritas pada kegiatan yang dianggap paling berdampak bagi masyarakat.
Dalam kerangka itu, Bappeda menetapkan tiga sektor kunci sebagai poros penggerak, yaitu infrastruktur, pengembangan SDM, dan transformasi ekonomi. Infrastruktur diharapkan tetap menopang akses layanan dasar dan konektivitas wilayah, sementara peningkatan SDM diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan aparatur. Transformasi ekonomi sendiri ditargetkan mendorong perubahan struktur ekonomi lokal yang lebih produktif.
“Pembangunan fisik, peningkatan kapasitas SDM dan transformasi ekonomi tetap kita kedepankan. Alokasi akan disusun ulang mengikuti kemampuan keuangan daerah,” jelasnya. (adv/prokopimkutim)
