ASPIRASIKALTIM.COM – Upaya DPRD Kota Samarinda untuk menghadirkan regulasi pemakaman umum yang tertata dan inklusif masih menghadapi jalan panjang.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemakaman Umum kini memasuki tahap evaluasi lanjutan, dan Panitia Khusus (Pansus) I pun berencana memperpanjang masa kerja guna merampungkan draf aturan tersebut.
Wakil Ketua Pansus I DPRD Samarinda, Ronal Lonteng, mengungkapkan bahwa penyusunan Raperda ini terbilang kompleks.
Salah satunya karena pemakaman di Samarinda tidak hanya dikelola oleh pemerintah, tetapi juga banyak yang berada di bawah pengelolaan swasta dengan klasifikasi berbeda-beda.
“Kami menemukan bahwa jenis pemakaman di lapangan sangat beragam, termasuk klasifikasi berdasarkan keagamaan. Jadi tidak bisa dipukul rata dalam satu pasal umum,” ujar Ronal, Senin (23/6/2025).
Ia menambahkan, aspek keagamaan menjadi perhatian utama karena pemakaman umat Muslim dan non-Muslim membutuhkan lokasi terpisah.
Selain itu, muncul juga persoalan lokasi lahan yang sudah dikelola swasta namun belum diatur secara tegas dalam peraturan daerah.
Pansus I telah melakukan sejumlah pertemuan dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) serta Badan Pengelolaan Aset Daerah.
Namun, hingga kini draf Raperda masih dalam tahap perumusan karena menunggu data real dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jangan sampai kami buru-buru dorong ke Bapemperda, tapi isinya belum solid. Lebih baik ditunda untuk disempurnakan,” tegas Ronal.
Raperda ini dinilai krusial sebagai pijakan hukum penataan kawasan pemakaman dan pelayanan publik yang selama ini kerap luput dari perhatian.
Di tengah pertumbuhan kota yang pesat, ketiadaan regulasi berpotensi menimbulkan konflik lahan, ketimpangan layanan, hingga persoalan sosial di kemudian hari. (Adv)
