ASPIRASIKALTIM.COM – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengingatkan bahwa keberhasilan program penataan kawasan kumuh bukan sekadar soal infrastruktur.
Ia menekankan, pendekatan sosial kepada warga terdampak harus menjadi prioritas utama sebelum proyek fisik dimulai.
“Pembangunan fisik penting, tapi kalau masyarakat belum siap, hasilnya tidak akan maksimal,” ujar Deni, Senin (30/6/2025).
Ia menyoroti lemahnya komunikasi antara pemerintah dan warga di kawasan yang akan ditata.
Menurutnya, belum ada kejelasan soal skema relokasi, ganti rugi, maupun jaminan kelanjutan hidup bagi warga yang harus meninggalkan tempat tinggalnya.
“Banyak warga masih bingung. Bahkan sebagian besar belum tahu apakah mereka akan diganti rugi atau sekadar diminta pindah begitu saja,” ungkapnya.
Deni menilai, pendekatan teknokratis yang terlalu menekankan target pembangunan fisik justru menjadi bumerang jika tidak dibarengi dengan kepercayaan publik.
Warga, katanya, cenderung menolak jika tidak dilibatkan sejak awal dalam perencanaan.
“Kalau mau berhasil, mulainya bukan dari ekskavator, tapi dari dialog,” tegasnya.
Komisi III DPRD juga mencatat bahwa hingga pertengahan 2025, progres penataan kawasan kumuh baru sebatas penyusunan konsep teknis.
Padahal, secara total terdapat 75 hektare kawasan kumuh di Samarinda yang butuh penanganan.
Namun, program tahun ini baru menyasar 7 hektare, dengan pembatasan ruang gerak maksimal 10 meter dari sisi jalan.
“Pemerintah kota memang tidak bisa menggarap semua sekaligus. Tapi yang lebih penting, masyarakat harus diajak jalan bareng dari awal,” katanya.
Deni berharap Pemkot Samarinda mengubah pendekatan dalam menata kawasan padat penduduk tersebut.
Ia mendorong agar program penataan tidak hanya diukur dari pembangunan jalan dan drainase, tapi dari bagaimana warga bisa hidup lebih layak dan merasa dilibatkan.
“Kalau masyarakat merasa dilibatkan, mereka bukan sekadar penerima program, tapi jadi bagian dari keberhasilan itu sendiri,” pungkasnya. (Adv)
