Teks foto : Anggota DPRD Samarinda, Ismail Latisi (rk)
ASPIRASIKALTIM.Com, SAMARINDA – Anggota DPRD Samarinda, Ismail Latisi mengkritik kebijakan terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Ia mengatakan bahwa kebijakan ini harus tetap mempertimbangkan kondisi keuangan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Mengingat banyak program yang harus dijalankan di era kepemimpinan yang baru ini.
“Jangan sampai program yang dijalankan tidak selaras dengan kondisi keuangan pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan masalah di sektor lain,” ucapnya.
Politikus PKS tersebut pun menyoroti kemungkinan dampak sosial yang aja dihadapi oleh masyarakat dengan efisiensi anggaran tersebut yaitu terhadap sektor tenaga kerja.
Ia mengkhawatirkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di beberapa sektor yang bergantung pada sumber dana pemerintah. Hal ini tentu perlu diperhatikan baik-baik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
“Ini harus juga diperhatikan, meskipun kadang tidak semua PHK semata-mata terjadi karena efisiensi anggaran, bisa juga dengan hal lain,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah dapat memastikan bahwa program yang penting tidak akan terganggu buntut dari kebijakan efisiensi anggaran. Pasalnya, dirinya beranggapan jika kebijakan ini berpotensi mengorbankan kesejahteraan masyarakat apabila tidak diperhitungkan dengan matang.
“Hal ini penting agar kebijakan yang diterapkan tetap berpihak kepada kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan pihak lain,” tutupnya. (Adv).
