Teks foto : Ilustrasi tanah longsor di Sungai Keledang (rk)
ASPIRASIKALTIM.Com, SAMARINDA – Pasca terjadinya bencana longsor di Perumahan Sungai Keledang, Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD sepakat untuk melakukan relokasi kepada korban. Hal itu diungkapkan pada saat menggelar RDP, Rabu (12/2).
RDP ini dihadiri BPBD, Disperkim, DLH, Dinas PUPR dan BPKAD Samarinda. Selain itu rapat ini juga dihadiri Camat Samarinda Seberang, Lurah Sungai Kledang dan warga yang menjadi korban bencana longsor.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan, bahwa para peserta yang hadir dalam RDP tersebut telah menyepakati relokasi warga yang terdampak longsor.
“Dengan kehadiran pengembang, pemerintah, dan masyarakat, semua sepakat untuk opsi relokasi sebagai solusi atas masalah tanah longsor ini,” ujar Deni Hakim.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyebutkan bahwa pihak pengembang telah setuju untuk menyediakan lahan relokasi bagi warga yang terdampak banjir.
“Langkah ini sangat penting agar potensi bahaya bagi masyarakat dapat segera dihindari,” kata Samrin menjelaskan.
Ia mengatakan bahwa solusi yang disepakati ini melibatkan mekanisme ‘tukar guling’, di mana lahan yang terkena longsor akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sedangkan lokasi baru bagi warga yang terdampak banjir telah disiapkan pihak pengembang.
Di mana nantinya dalam proses ini akan memerlukan perubahan administrasi dan perizinan dari Pemkot Samarinda.
Samri menerangkan, pihaknya akan mendorong Pemkot untuk mempercepat proses perizinan dan perubahan status lahan tersebut. Komisi I pun sangat optimis proses administrasi bakal selesai dalam waktu 7-10 hari kerja, berdasarkan informasi dari dinas terkait.
“Ini adalah langkah positif untuk mengatasi masalah longsor di kawasan tersebut, yang berhasil terwujud berkat kerja sama semua pihak. DPRD berperan sebagai fasilitator dalam proses ini,” pungkasnya. (Adv).
