ASPIRASIKALTIM.COM – Menjelang rampungnya proyek revitalisasi Pasar Pagi Samarinda, DPRD Kota Samarinda mengingatkan agar hak-hak pedagang kecil tidak diabaikan dalam proses penataan ulang. Komisi III DPRD meminta Pemkot menjamin distribusi lapak dilakukan secara adil dan transparan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyatakan pihaknya akan mengawal agar ribuan pedagang yang selama ini berjualan dalam kondisi sempit dan tidak layak tetap menjadi prioritas utama dalam penempatan kios baru.
“Pembangunan fisik boleh megah, tapi jangan sampai meminggirkan pedagang yang sudah puluhan tahun menghidupi keluarganya dari Pasar Pagi,” ujar Deni, Senin (2/6/2025).
Menurutnya, ketimpangan pembagian lapak berpotensi menimbulkan ketegangan sosial. Karena itu, ia mendorong Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR berkoordinasi membuat skema yang menjamin keadilan bagi 2.800 pedagang terdampak.
Ia juga menilai revitalisasi pasar tidak cukup dilihat dari sisi tampilan fisik saja, tapi juga dari dampak sosial-ekonominya. “Wajah baru pasar tidak ada artinya jika pedagang lama tidak lagi punya ruang,” katanya.
Deni menyoroti sejumlah hambatan teknis yang sempat mengganggu progres, termasuk persoalan pembebasan lahan dan temuan struktur bawah tanah. Namun, ia mengapresiasi respons cepat Pemkot dalam melakukan penyesuaian desain demi kelancaran pembangunan.
Revitalisasi Pasar Pagi sendiri dimulai sejak akhir 2024 dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Kawasan ini sebelumnya dikenal kumuh dan rentan kejahatan, namun kini diharapkan menjadi pusat ekonomi rakyat yang lebih tertib, bersih, dan aman.
“Kami ingin transformasi ini menyentuh substansi. Bukan hanya perbaikan fisik, tapi juga sistem pengelolaan yang berpihak pada pedagang kecil,” pungkas politisi Gerindra itu. (adv)
