DPRD Samarinda Desak Pemerintah Pusat Tindak Tambang Ilegal di Hutan Pendidikan Unmul

ASPIRASIKALTIM.COM – DPRD Kota Samarinda mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman. Desakan ini menyusul laporan kerusakan lahan yang mengancam fungsi ekologis dan edukatif hutan pendidikan tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai kerusakan sekitar 3,5 hektare dari total lebih 300 hektare KHDTK bukan sekadar persoalan lokal. Ia menyebut perlindungan kawasan konservasi seperti KHDTK membutuhkan intervensi lintas sektor, termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta aparat penegak hukum.

“Kalau ini dibiarkan, kita bukan hanya kehilangan kawasan hutan, tapi juga mencederai fungsi pendidikan dan penelitian yang menjadi identitas Unmul,” kata Deni, Senin (2/6/2025).

Menurutnya, lemahnya koordinasi antarlembaga dan terbatasnya kewenangan daerah dalam pengawasan tambang membuat pelanggaran mudah terjadi. Ia menegaskan pentingnya membuka ruang partisipasi bagi daerah dalam sistem pengawasan yang selama ini didominasi pusat.

“Pemda tidak minta kendali penuh, tapi perlu diberi akses untuk ikut mengawasi. Jangan tunggu kerusakan makin luas baru turun tangan,” ujarnya.

Deni juga mendorong pembentukan mekanisme pelaporan cepat berbasis komunitas kampus dan warga sekitar hutan. Langkah ini dianggap strategis untuk mendeteksi dini ancaman aktivitas tambang tanpa izin.

Ia menekankan, pendekatan penindakan hukum harus dibarengi penguatan kelembagaan di tingkat lokal agar perlindungan hutan bisa berkelanjutan. “Penting untuk hadirkan Gakkum KLHK dan Inspektur Tambang dalam penanganan kasus seperti ini, agar transparan dan akuntabel,” tambah politisi Gerindra tersebut.

Komisi III DPRD Samarinda pun mendorong Unmul lebih aktif bersuara dan menjalin komunikasi langsung dengan otoritas pusat. “Ini bukan sekadar soal kampus, tapi menyangkut wajah Samarinda sebagai kota pendidikan,” tutupnya. (adv)