ASPIRASIKALTIM.COM – DPRD Kota Samarinda menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap setiap proyek pembangunan, terutama yang berdampak langsung pada keselamatan warga.
Sorotan ini muncul setelah adanya aktivitas pematangan lahan di kawasan Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, yang dinilai belum memenuhi persyaratan perizinan secara lengkap.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menekankan bahwa pembangunan di kawasan padat penduduk harus mengikuti aturan tata ruang dan memperhatikan aspek keamanan lingkungan.
Menurutnya, pengawasan yang lemah berpotensi menimbulkan persoalan sosial, kerusakan lingkungan, hingga ancaman keselamatan bagi masyarakat sekitar.
“Setiap proyek pembangunan wajib memiliki dokumen perizinan lengkap dan kajian dampak lingkungan. Kami tidak ingin ada warga yang dirugikan karena kelalaian pihak pelaksana,” ujarnya, Kamis (7/8/2025).
DPRD Samarinda juga mendorong Pemkot bersama Dinas PUPR dan instansi terkait untuk menertibkan aktivitas pembangunan yang belum jelas peruntukannya.
Deni menyebut, ketegasan pemerintah dibutuhkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan celah regulasi demi kepentingan bisnis semata.
Menurutnya, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak bahwa perencanaan pembangunan harus berpijak pada peta tata ruang kota dan dilengkapi dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) serta UKL-UPL.
Tanpa pengendalian yang jelas, risiko longsor, kerusakan infrastruktur, dan ketidakstabilan tanah bisa meningkat.
“Prinsip kami sederhana, keselamatan warga adalah prioritas. Karena itu, DPRD akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong pemerintah menyiapkan regulasi yang lebih tegas agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Komisi III DPRD Samarinda berencana mengundang pihak pelaksana proyek, pemerintah kota, dan masyarakat terdampak dalam rapat khusus.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembangunan dilakukan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. (Adv)
