DPRD Samarinda Dorong Solusi Manusiawi untuk Atasi Jukir Liar

ASPIRASIKALTIM.COM – Maraknya praktik juru parkir (jukir) liar di Kota Samarinda kembali menuai sorotan publik, terutama setelah insiden penodongan senjata tajam terhadap seorang driver ojek online baru-baru ini.

Peristiwa tersebut memicu beragam reaksi dari masyarakat dan menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda.

Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menegaskan bahwa penanganan masalah jukir liar tidak bisa hanya mengandalkan penertiban dan razia semata.

Menurutnya, ada aspek sosial dan ekonomi yang lebih mendasar dan harus menjadi perhatian pemerintah.

“Kalau menurut saya, kita harus ambil sisi positifnya. Banyak dari mereka bekerja sebagai jukir liar bukan karena ingin melanggar aturan, tapi karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja di Samarinda,” jelas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu, Sabtu (9/8/2025).

Ronald menilai, sebagai kota yang terus berkembang, Samarinda menghadapi tantangan urban yang kompleks, termasuk soal penataan parkir dan ketertiban lalu lintas. Namun, ia menilai tidak semua jukir liar layak diberi label negatif.

“Kalau memang ada yang merasa terganggu, silakan dilaporkan. Tapi kita juga perlu lihat, apakah mereka betul-betul mengganggu, atau justru membantu mengatur lalu lintas di tengah kemacetan,” ujarnya.

DPRD Samarinda mendorong Pemkot Samarinda dan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Salah satu usulan adalah memberikan pelatihan dan pemberdayaan bagi para jukir agar bisa beralih ke pekerjaan yang lebih layak, sekaligus memasukkan mereka ke dalam sistem parkir resmi.

“Solusinya jangan hanya sebatas razia. Pemerintah perlu memikirkan cara agar mereka bisa diberi pekerjaan yang lebih baik atau dilatih untuk profesi lain. Ini menyangkut kebutuhan hidup,” tegas Ronald.

Melalui Komisi I, DPRD Samarinda memastikan akan terus mengawal pembahasan kebijakan pengelolaan parkir agar lebih transparan, tertib, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan penertiban diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan perlindungan hak-hak warga.

“Kami ingin ketertiban kota terwujud, tapi jangan sampai mengorbankan mereka yang terdampak. Harus ada keseimbangan antara aturan, penegakan hukum, dan kepedulian sosial,” pungkasnya. (adv)