ASPIRASIKALTIM – DPRD Kota Samarinda menilai perlu ada terobosan dalam memperkuat kualitas produk UMKM sekaligus memperbaiki arah perencanaan pembangunan kota. Melalui pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang sedang digodok, DPRD mendorong lahirnya kebijakan yang konkret, bukan sekadar simbolik.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai masih banyak produk makanan dan minuman di kota ini yang belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan konsumsi. Padahal, geliat UMKM kuliner semakin pesat.
“UMKM kita berkembang, tapi masih banyak yang tidak paham standar higienis. Ini harus dibenahi lewat regulasi yang berpihak, bukan menghukum,” ujar Rohim, Senin (2/6/2025).
Menurutnya, Raperda tentang Produk Halal dan Higienis yang sedang dibahas harus mampu menjadi alat edukasi sekaligus perlindungan bagi konsumen. Ia menekankan, pembinaan harus jadi pendekatan utama, bukan sanksi.
Sementara itu, DPRD juga tengah menyusun Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Rohim mengkritik kebiasaan penyusunan dokumen perencanaan yang cenderung birokratis dan kurang menggambarkan kondisi lapangan.
“Seringkali RPJMD jadi tumpukan laporan, tapi tidak membumi. Kami ingin arah pembangunan ke depan disusun berdasar realitas, bukan asumsi,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pelibatan pelaku lapangan, termasuk komunitas dan warga, dalam menyusun prioritas pembangunan. Menurutnya, infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan dasar harus jadi fokus utama, bukan proyek-proyek seremonial.
Rohim juga berharap agar Raperda ini tidak berhenti sebagai dokumen kebijakan, melainkan diturunkan ke dalam program nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau UMKM dibina dan pembangunan diarahkan tepat sasaran, wajah Samarinda akan berubah. Ini momentum untuk koreksi,” tutupnya. (adv)
