ASPIRASIKALTIM.COM – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mendesak dilakukannya audit teknis menyeluruh terhadap proyek Terowongan Samarinda, menyusul terjadinya longsor di bagian inlet sebelum infrastruktur itu resmi difungsikan.
“Ini bukan kerusakan biasa. Longsor sebelum dibuka menandakan ada persoalan struktural yang harus dibongkar tuntas,” tegas Deni, Selasa (27/5/2025).
Menurutnya, pergeseran tanah sudah terdeteksi sejak awal 2025, namun mitigasi dari pelaksana proyek dinilai tidak maksimal. Ia mengkritik lemahnya antisipasi dari kontraktor maupun pengawasan teknis dari instansi terkait.
“Kami minta uji kelayakan ulang, terutama di area kritis seperti lereng dan sambungan dinding. Jangan tunggu korban untuk bertindak,” ujarnya.
Komisi III DPRD juga akan menindaklanjuti insiden ini dengan inspeksi lapangan, serta memanggil pihak terkait untuk menjelaskan proses pelaksanaan dan perbaikan struktur.
“Anggaran besar, proyek vital, tapi jika kualitas konstruksi lemah, semua berisiko. Kami tak ingin masyarakat dirugikan,” sambung politisi muda tersebut.
Deni pun menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Ia meminta Dinas PUPR Kota Samarinda segera merilis hasil investigasi awal agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
“Transparansi itu wajib. Ini bukan proyek kecil. Keamanan dan akuntabilitas harus dikedepankan,” pungkasnya. (rk)
