ASPIRASIKALTIM.COM – DPRD Kota Samarinda mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mempercepat dan memaksimalkan proses pendataan lahan di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM).
Pendataan tersebut dinilai krusial untuk mendukung kelancaran program normalisasi sungai yang saat ini sedang berjalan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa akurasi data sangat dibutuhkan agar kebijakan pembebasan lahan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Karena program normalisasi sedang berjalan, maka perlu keakuratan data penduduk yang bermukim di kawasan tersebut. Kita harus tahu mana yang benar-benar milik pribadi dan mana yang bukan, supaya tidak asal-asalan,” jelas Novan, Kamis (21/8/2025).
Menurutnya, informasi detail mengenai status kepemilikan dan luasan lahan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan besaran anggaran pembebasan lahan.
Apalagi, kondisi anggaran daerah dan kebijakan efisiensi pusat menuntut Pemkot lebih cermat dalam mengambil keputusan.
“Jika pendataan sudah rampung, tentu akan memudahkan Pemkot untuk menentukan berapa anggaran yang harus disiapkan dan bagaimana strategi penataannya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Novan berharap program normalisasi tidak hanya fokus pada penataan permukiman warga, tetapi juga memulihkan fungsi ekosistem sungai.
Dengan penataan yang tepat, kualitas air dan lingkungan SKM diharapkan dapat terjaga, sekaligus menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir di Samarinda.
“Kalau program ini dijalankan secara terarah, SKM tidak lagi tercemar aktivitas manusia dan bisa menjadi benteng alami untuk menahan luapan air,” pungkasnya. (adv)
Teks foto : Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie (istimewa).
