DPRD Samarinda Minta Pemkot Perhatikan Nasib Jukir Liar di Tengah Rencana Sistem Parkir Digital

ASPIRASIKALTIM.COM – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menerapkan sistem parkir berlangganan digital mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh hanya fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penertiban juru parkir liar (jukir), tetapi juga harus memikirkan solusi sosial bagi para jukir yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor tersebut.

Menurut Samri, keberadaan jukir liar tidak bisa dipandang sekadar sebagai gangguan ketertiban. Ada persoalan ekonomi yang menjadi akar masalah dan harus diselesaikan pemerintah.

“Masalah jukir liar ini sudah masuk urusan perut. Kalau pemerintah hanya menghapus tanpa solusi, potensi kriminalitas bisa meningkat,” tegasnya, Jumat (8/8/2025).

Dalam skema baru yang tengah disiapkan Pemkot, pengguna parkir akan dikenakan tarif Rp1 juta per tahun untuk kendaraan roda empat dan Rp480 ribu per tahun untuk roda dua.

Nantinya, kendaraan yang berlangganan akan mendapatkan kartu dan stiker resmi, sehingga bebas dari pungutan tunai di lapangan.

Samri menilai kebijakan ini baik dalam konteks transparansi dan optimalisasi PAD, namun pemerintah diminta tidak mengabaikan dampaknya terhadap ribuan jukir liar.

Ia mengusulkan agar pemerintah memfasilitasi mereka untuk masuk ke dalam sistem resmi dengan skema yang saling menguntungkan.

“Misalnya, jukir yang biasa dapat Rp3 juta sebulan bisa digaji Rp2 juta oleh pemerintah, dan Rp1 juta masuk ke kas daerah. Masyarakat merasa aman, tidak ada pungli, dan PAD tetap meningkat,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini menekankan bahwa penanganan masalah parkir harus dilakukan secara holistik.

Menurutnya, masyarakat pada dasarnya bersedia membayar parkir, baik kepada jukir resmi maupun liar, tetapi yang menjadi persoalan adalah pengelolaannya yang belum transparan.

“Kalau semua dikelola dengan baik, masyarakat tetap bayar, PAD naik, jukir sejahtera, dan kota jadi lebih tertib. Pemerintah jangan hanya mengejar retribusi, tapi juga harus memikirkan kebutuhan hidup orang-orang yang terdampak,” pungkasnya. (adv)