DPRD Samarinda Minta Penanganan Anjal dan Gepeng Tak Hanya Bersifat Seremonial

ASPIRASIKALTIM.COM – Maraknya aktivitas anak jalanan (Anjal) dan gelandangan-pengemis (Gepeng) di berbagai sudut Kota Samarinda, terutama di persimpangan lampu merah, menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda.

Ketua Komisi I DPRD, Samri Shaputra, meminta Pemerintah Kota tak lagi menunda langkah konkret dan berkelanjutan dalam menertibkan fenomena sosial ini.

Menurut Samri, kehadiran Anjal dan Gepeng tak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga telah menimbulkan gangguan terhadap pengguna jalan.

Ia mengungkapkan adanya laporan aksi anarkis, seperti goresan pada mobil pengendara yang menolak memberikan uang.

“Kondisi ini sudah mengganggu ketertiban umum. Bahkan ada pengendara yang jadi korban karena tidak memberi uang. Ini sudah mengarah ke tindakan kriminal,” tegas Samri, Jumat (27/6/2025).

Ia menilai, penanganan Anjal dan Gepeng tidak cukup hanya dengan penertiban musiman. Diperlukan upaya terstruktur dan sistematis, termasuk ketersediaan anggaran, tempat penampungan sementara, hingga program pemberdayaan sosial.

“Masalah ini bukan soal menertibkan di jalan, tetapi bagaimana menyiapkan solusi setelah itu. Mereka mau dibawa ke mana? Bagaimana nasib mereka setelah ditangkap?” ujarnya.

Samri juga menyebut, mayoritas Anjal dan Gepeng yang beraktivitas di Samarinda bukan penduduk lokal, melainkan berasal dari luar daerah.

Hal ini menurutnya perlu menjadi perhatian khusus, terutama dalam hal koordinasi antarwilayah dan pengendalian urbanisasi sosial.

Selain meminta peran aktif OPD teknis, Samri juga mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang secara langsung kepada anak jalanan atau pengemis. Cara ini dinilai bisa memutus mata rantai aktivitas mereka di jalanan.

“Memang terlihat seperti tidak berempati, tapi kalau kita terus memberi, maka kebiasaan itu akan terus berlangsung. Ini kebiasaan yang harus kita ubah bersama,” katanya.

DPRD berharap Pemkot dapat merancang program sosial jangka panjang berbasis pembinaan dan ekonomi mandiri, agar fenomena ini tidak menjadi masalah berulang dari tahun ke tahun.

“Kita butuh kebijakan yang berpihak, tapi juga tegas. Bukan hanya demi ketertiban, tapi juga untuk menjamin hak hidup yang lebih baik bagi mereka yang selama ini terpinggirkan,” tutupnya. (Adv)