DPRD Samarinda Nilai Pemerataan Infrastruktur Masih Lemah, LPJU Jadi Cermin Ketimpangan Kota

ASPIRASIKALTIM.COM – DPRD Kota Samarinda menyoroti belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar sebagai cermin nyata ketimpangan antarwilayah. Salah satu indikator yang paling terlihat adalah terbatasnya penerangan jalan umum (LPJU) di kawasan padat penduduk di luar pusat kota.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai pembangunan selama ini terlalu terpusat. Sementara warga di wilayah seperti Palaran, Loa Bakung, dan Sempaja masih menghadapi kondisi jalan gelap di malam hari yang berisiko terhadap keamanan dan keselamatan.

“Kalau kita bicara keadilan pembangunan, maka akses dasar seperti penerangan jalan tidak boleh bergantung pada lokasi. Semua warga berhak merasa aman ketika berjalan malam hari, di mana pun mereka tinggal,” kata Deni, Selasa (3/6/2025).

Deni menegaskan, kegagalan pemerataan LPJU bukan soal ketiadaan anggaran, tetapi lemahnya eksekusi dan pendataan. Padahal, Pemkot Samarinda telah mengalokasikan anggaran besar dalam beberapa tahun terakhir untuk infrastruktur penerangan.

“Yang bermasalah bukan jumlah dana, tapi distribusinya. Selama data lapangan tidak diperbarui secara real time, akan terus ada wilayah yang luput dari perhatian,” ujarnya.

Ia juga mengkritik pendekatan pembangunan yang cenderung menempatkan LPJU sebagai proyek kosmetik kota, bukan sebagai kebutuhan publik. Ia menyebut, terlalu banyak lampu jalan dipasang di kawasan yang sebenarnya sudah terang, sementara daerah padat penduduk dibiarkan gelap.

Menurutnya, pembangunan harus mulai diarahkan berbasis kebutuhan riil warga, bukan sekadar lokasi strategis atau pusat keramaian. “Penerangan jalan bukan dekorasi. Ini tentang hak dasar masyarakat,” tegas politisi Gerindra tersebut.

DPRD pun mendorong adanya sistem pelaporan terpadu berbasis masyarakat yang memungkinkan warga melaporkan langsung titik-titik gelap di lingkungannya.

“Ketika masyarakat dilibatkan, mereka jadi bagian dari solusi. Jangan biarkan warga hanya jadi penerima, tapi ikut menentukan arah pembangunan,” tutupnya. (adv)