ASPIRASIKALTIM.COM – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyatakan komitmennya mengawal penuh pelaksanaan program pendidikan gratis “Gratispol” agar benar-benar menyentuh kelompok sasaran, terutama pelajar dari keluarga berpenghasilan rendah.
Ia menegaskan, program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini harus dimaknai lebih dari sekadar penghapusan biaya kuliah.
“Gratispol harus jadi solusi nyata, bukan sekadar pencitraan. Ini kesempatan memperluas akses pendidikan tinggi bagi anak-anak Samarinda yang sebelumnya terhalang ekonomi,” tegas Helmi, Sabtu (24/5/2025).
Menurutnya, kolaborasi antara Pemprov dan 53 perguruan tinggi menjadi pijakan penting. Namun, proses seleksi, sosialisasi, dan validasi data penerima manfaat tetap harus diawasi secara ketat untuk mencegah ketimpangan akses.
“Jangan sampai yang tidak berhak justru lolos karena sistem lemah, sementara anak-anak yang benar-benar butuh malah tertinggal,” ujarnya.
Helmi juga mendorong peran aktif dinas pendidikan kota, para camat, dan pihak sekolah dalam mendampingi proses administrasi calon penerima manfaat, agar tidak tersandung teknis pendaftaran.
Ia menilai masih banyak keluarga yang belum memahami prosedur program, terutama di kawasan pinggiran kota dan permukiman padat.
“Pendampingan itu penting. Jangan biarkan informasi hanya berhenti di level pamflet atau media sosial,” ujarnya.
DPRD, kata Helmi, siap mendorong penguatan anggaran dan regulasi untuk memperkuat efektivitas Gratispol.
“Ini bukan sekadar proyek tahunan. Ini fondasi SDM Kaltim ke depan. Maka keberlanjutannya harus dijaga bersama,” pungkasnya. (adv)
