ASPIRASIKALTIM.COM – DPRD Kota Samarinda menyoroti perlunya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik di kota ini.
Hal itu mengemuka dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama sejumlah instansi teknis, Rabu (25/6/2025) lalu yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Ketua Bapemperda, Kamaruddin, mengungkapkan bahwa kondisi pengelolaan limbah saat ini belum memenuhi standar nasional.
Ia menyebut, hanya segelintir pengembang properti yang menjalankan sistem pengelolaan limbah dengan prosedur yang benar.
“Nyaris tidak ada pengelolaan limbah air domestik yang sesuai standar nasional. Ini menjadi keprihatinan bersama dan harus segera dibenahi lewat regulasi,” ujar Kamaruddin, Kamis (26/6/2025).
Rapat tersebut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas PUPR, dan Bagian Hukum Setda Samarinda.
Salah satu sorotan penting dalam pembahasan adalah perlunya zona khusus untuk pengelolaan dan transportasi limbah agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
Kamaruddin mengingatkan Dishub agar menertibkan kendaraan pengangkut tinja rumah tangga yang kerap parkir sembarangan dan membuang limbah secara ilegal.
“Truk tangki ini harus diatur ketat. Jangan sampai limbah dibuang sembarangan ke parit atau sungai. Selain merusak lingkungan, baunya juga mengganggu warga jika parkir sembarangan di area padat penduduk,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa DPRD menargetkan Raperda ini bisa disahkan menjadi Perda pada tahun ini.
Setelah disahkan, Pemkot diminta segera melakukan sosialisasi menyeluruh ke masyarakat agar aturan tidak sekadar menjadi dokumen hukum semata.
“Kami ingin Perda ini selesai tahun ini. Setelah itu, kami dorong Pemkot aktif menyampaikan ke masyarakat bagaimana tata cara pengelolaan air limbah yang benar,” tutupnya. (Adv)
