Teks foto : Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah (rk)
ASPIRASIKALTIM.COM, Samarinda – Tradisi pelaksanaan perpisahan di sekolah menjadi agenda tahunan yang selalu diupayakan agar tampil meriah. Bahkan tak jarang masyarakat mengeluhkan tentang besaran iuran yang cukup memberatkan.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah mengatakan polemik ini cukup serius dan perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah kota (Pemkot) Samarinda khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Isu pungutan liar yang berkembang di tataran sekolah dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan perpisahan disebabkan karena kurangnya pengawasan oleh pemerintah. Meskipun Disdikbud Samarinda telah mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan acara perpisahan. Terlebih larangan untuk memungut biaya kepada murid.
“Sudah kita ingatkan tidak perlu, karena maupun perpisahan itu dilakukan di sekolah ataupun di hotel tidak boleh ada pungutan,” bebernya.
Tapi ia mengaku bahwa menyelenggarakan kegiatan perpisahan di hotel itu tidak dilarang apabila memiliki sponsor yang siap mendanai semua kebutuhan tanpa membebani murid untuk memungut biaya.
“Jadi poinnya adalah jangan ada pungutan liar kepada anak-anak kita,” terangnya.
Meski begitu, persoalan pungutan liar untuk menyelenggarakan perpisahan di hotel atau dengan cara yang mewah perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. Jika benar, maka ia mengaku tidak akan membiarkan terus terjadi.
“Perlu dikaji, apakah ini inisiatif dari pihak sekolah atau memang kebijakan resmi, karena tidak boleh sekolah membebani orang tua dengan iuran,” tegasnya.
Bahkan apabila memang kebijakan dari dinas terkait, dirinya akan meminta instansi tersebut untuk menyampaikan klarifikasi.
“Kalau memang ada isu seperti itu, kami akan panggil pihak terkait untuk meminta kejelasan,” pungkasnya.
