ASPIRASIKALTIM.COM – DPRD Kota Samarinda kembali mengkritisi arah pembangunan daerah yang dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar warga. Sorotan kali ini datang dari Anggota Komisi I, Adnan Faridhan, yang menilai keberadaan kantor kelurahan non-permanen sebagai bentuk ketimpangan nyata dalam pembangunan pelayanan publik.
Dalam kunjungannya ke Kelurahan Karang Mumus, Adnan menemukan bahwa layanan administratif kelurahan masih berjalan di gedung sewaan, meski wilayah ini berada di jantung kota dan melayani ribuan warga.
“Ini keganjilan yang tidak bisa dibiarkan. Bagaimana pelayanan bisa maksimal kalau tempatnya berpindah-pindah dan statusnya hanya sewa?” ujarnya, Sabtu (7/6/2025).
Menurut Adnan, selama ini Pemkot Samarinda terlalu fokus pada pembangunan berskala besar yang bersifat simbolik, tetapi lalai menyelesaikan persoalan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kelurahan merupakan garda depan pelayanan pemerintah. Ketika fasilitas dasarnya tidak layak, maka dampaknya dirasakan langsung oleh warga.
“Setiap tahun uang sewa keluar, tapi gedung permanen tak kunjung dibangun. Ini pemborosan anggaran yang tidak berdampak jangka panjang,” tegasnya.
Dalam kegiatan serap aspirasi itu, Adnan juga menerima keluhan lain seperti keterbatasan distribusi air bersih serta ancaman banjir dari Sungai Karang Mumus yang belum tertangani serius.
Ia menilai semua persoalan ini merupakan akumulasi dari lemahnya perencanaan berbasis kebutuhan warga. Karena itu, ia meminta Pemkot segera memetakan wilayah-wilayah yang masih tertinggal secara infrastruktur pelayanan dan mengalokasikan anggaran prioritas untuk pembenahan.
“Kami akan kawal agar kondisi seperti ini tidak lagi terjadi di pusat kota, apalagi di tengah klaim bahwa Samarinda sedang membangun,” pungkas Adnan. (adv)
