Ketimpangan Fasilitas Sekolah Dinilai Picu Kesenjangan Penerimaan Murid Baru

9afa2cc168221109f8aa1dbe8002b224
Admin |

Jun 27, 2025

Enter description text here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Quo incidunt ullamco.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar (istimewa).

ASPIRASIKALTIM.COM – Ketidakmerataan alokasi anggaran pendidikan antara wilayah pusat kota dan kawasan pinggiran dinilai sebagai akar masalah dalam sistem penerimaan murid baru di Samarinda.

Sorotan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, yang menyoroti rendahnya porsi anggaran pendidikan untuk wilayah seperti Palaran.

Ia mengungkapkan, pada tahun 2025, alokasi anggaran fisik pendidikan Samarinda mencapai Rp317 miliar.

Namun, dari total tersebut, Palaran hanya mendapat sekitar Rp10 miliar. Angka ini dianggap jauh dari cukup untuk membenahi sekolah-sekolah dasar dan menengah pertama di kawasan tersebut.

“Ketimpangan anggaran ini berdampak langsung pada kondisi sekolah. Gedung tidak memadai, fasilitas penunjang minim, dan itu memperlebar jurang kualitas pendidikan,” kata Anhar, Jumat (27/6/2025).

Menurutnya, ketidaksetaraan infrastruktur ini berdampak lebih luas pada perilaku masyarakat saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Banyak orang tua berebut masuk ke sekolah di pusat kota yang dianggap favorit, karena kualitas sarana dan prasarana yang lebih unggul.

“Kalau semua sekolah punya fasilitas yang sama, tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit. Masyarakat tidak akan pilih-pilih jika semua setara,” tegasnya.

Anhar menilai, perbaikan sistem PPDB tidak akan efektif tanpa didahului pemerataan kualitas fisik sekolah.

Ia mendorong pemerintah kota untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi anggaran pendidikan, terutama untuk wilayah pinggiran kota yang selama ini tertinggal.

“Pemerataan pendidikan bukan hanya soal kurikulum, tapi soal gedung, laboratorium, toilet, hingga akses teknologi. Semua itu harus setara,” ujarnya.

Ia menambahkan, tanggung jawab untuk menciptakan keadilan pendidikan ada pada pemerintah. Bukan masyarakat yang harus disalahkan karena memilih sekolah terbaik untuk anak-anak mereka.

“Jika infrastruktur sekolah belum merata, maka pemerintah harus introspeksi, bukan menyalahkan publik. Ini soal tanggung jawab dalam menyediakan akses pendidikan yang adil bagi semua,” tutupnya.(Adv)

Posted in

Berita Lainnya

Baca Juga

Novan Sebut Ekonomi Lokal Perlu Ditingkatkan untuk Tingkatkan PAD

Teks foto : Ketua Komisi IV DPRD…

Terus Asah Skill dan Jam Terbang Atlet Kaltim, Dispora Siapkan Berbagai Macam Event Nasional

Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga, Rasman (Istimewa) ASPIRASIKALTIM.COM,…

Sri Puji Astuti Desak Orang Tua Berani Laporkan Pelecehan Anak: Diam Sama dengan Membiarkan

ASPIRASIKALTIM.COM – Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap…

DPRD Minta THM di Samarinda Patuhi Standar Keselamatan, Empat Lokasi Jadi Sorotan

ASPIRASIKALTIM.COM – DPRD Kota Samarinda menyoroti kelalaian…

Pos Populer

Pengunjung

Pengunjung Hari Ini: [statistik_kunjungan stat=today_visitors]

Kunjungan Hari Ini:  [statistik_kunjungan stat=today_visits]

Total Pengunjung: [statistik_kunjungan stat=total_visitors]

Total Kunjungan: [statistik_kunjungan stat=total_visits]

Pengunjung Online: [statistik_kunjungan stat=online]