Ketimpangan Fasilitas Sekolah Dinilai Picu Kesenjangan Penerimaan Murid Baru

ASPIRASIKALTIM.COM – Ketidakmerataan alokasi anggaran pendidikan antara wilayah pusat kota dan kawasan pinggiran dinilai sebagai akar masalah dalam sistem penerimaan murid baru di Samarinda.

Sorotan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, yang menyoroti rendahnya porsi anggaran pendidikan untuk wilayah seperti Palaran.

Ia mengungkapkan, pada tahun 2025, alokasi anggaran fisik pendidikan Samarinda mencapai Rp317 miliar.

Namun, dari total tersebut, Palaran hanya mendapat sekitar Rp10 miliar. Angka ini dianggap jauh dari cukup untuk membenahi sekolah-sekolah dasar dan menengah pertama di kawasan tersebut.

“Ketimpangan anggaran ini berdampak langsung pada kondisi sekolah. Gedung tidak memadai, fasilitas penunjang minim, dan itu memperlebar jurang kualitas pendidikan,” kata Anhar, Jumat (27/6/2025).

Menurutnya, ketidaksetaraan infrastruktur ini berdampak lebih luas pada perilaku masyarakat saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Banyak orang tua berebut masuk ke sekolah di pusat kota yang dianggap favorit, karena kualitas sarana dan prasarana yang lebih unggul.

“Kalau semua sekolah punya fasilitas yang sama, tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit. Masyarakat tidak akan pilih-pilih jika semua setara,” tegasnya.

Anhar menilai, perbaikan sistem PPDB tidak akan efektif tanpa didahului pemerataan kualitas fisik sekolah.

Ia mendorong pemerintah kota untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi anggaran pendidikan, terutama untuk wilayah pinggiran kota yang selama ini tertinggal.

“Pemerataan pendidikan bukan hanya soal kurikulum, tapi soal gedung, laboratorium, toilet, hingga akses teknologi. Semua itu harus setara,” ujarnya.

Ia menambahkan, tanggung jawab untuk menciptakan keadilan pendidikan ada pada pemerintah. Bukan masyarakat yang harus disalahkan karena memilih sekolah terbaik untuk anak-anak mereka.

“Jika infrastruktur sekolah belum merata, maka pemerintah harus introspeksi, bukan menyalahkan publik. Ini soal tanggung jawab dalam menyediakan akses pendidikan yang adil bagi semua,” tutupnya.(Adv)